Meski diterpa kritik soal politisasi bansos, Jokowi tetap bergeming. Hingga akhirnya ia mengatakan bahwa presiden boleh memihak dan ikut berkampanye. "Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kami ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menilai langkah Jokowi menunjukkan bahwa alat negara seperti bansos telah dipolitisasi secara terang-terangan untuk kepentingan elektoral jangka pendek menjelang Pemilu. "Kami sangat prihatin dengan politisasi bansos yang dipertontonkan dengan sangat vulgar oleh penguasa," ujar Yusuf saat dihubungi, Rabu, 24 Januari 2024.
Yusuf menekankan prinsip dasarnya bansos adalah kewajiban pemerintah kepada warga negara. Khususnya untuk warga yang tidak memiliki kemampuan mencukupi kebutuhan dasar mereka karena kefakiran, kemiskinan, dan keterlantaran. Dengan demikian, bansos untuk masyarakat miskin, terutama kelompok marjinal seperti warga lansia dan penyandang disabilitas, adalah tugas mulia negara untuk melindungi setiap warga negara.
Menurut Yusuf, motivasi elektoral untuk politisasi bansos juga telah mendistorsi substansi dan arah besar kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sebab, ia menilai pemerintah seharusnya berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti UMKM, dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas secara luas, bukan terus memperbesar dan memperluas bansos.
Dengan demikian, tutur Yusuf, prinsip dasar bansos seharusnya bersifat temporer. Artinya, program tersebut seharusnya dihentikan dan direalokasi ke penerima baru yang lain ketika penerima lama sudah tidak lagi membutuhkan, yaitu ketika kesejahteraannya telah meningkat. Selain itu, ia menilai penyaluran bansos tak perlu dilakukan dengan unsur seremonial.
Terlebih, besarnya anggaran bansos tak berbanding lurus dengan pencapaian target penurunan kemiskinan ekstrem di Tanah Air. Peneliti Nalar Institute Ani Nur Mujahidah Rasunnah mengatakan target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 belum tercapai meski anggaran perlindungan sosial sudah banyak digelontorkan.
Selanjutnya: "Banyak anggaran untuk sektor perlindungan sosial ..."
