Bhima pun memberikan saran agar ke depan untuk PSN harus dimulai dengan perencanaan dan penggaran yang baik. Perencanaan PSN itu, Bhima berujar, harus partisipatif. Misalnya melihat kebutuhan masyarakat, pelaku UMKM, hingga pelaku industri yang kemudian ditampung.
Sehingga PSN yang dibangun tidak bersifat top down atau seolah-olah pemerintah tahu kebutuhan industri. Dampaknya bisa berlawan dengan integrasi antara infrastruktur yang eksisten. Kawasan industri dengan pelabuhan misalnya, sehingga ada kolerasi dengan penurunan biaya logistik.
Berikutnya adalah bentuk penugasan PSN kepada BUMN juga jangan sampai menghilangkan peran dari swasta atau minat swasta di sektor infrastruktur. Selain itu, jangan sampai, kata Bhima, owner-nya, lalu kontraktor hingga subkontraktornya semua dari BUMN. “Sangat berlawanan dengan upaya mendorong efek berganda proses konstruksi infrastruktur,” kata Bhima.
Lainnya, mengenai insentif fiskal yang diberikan untuk beberapa PSN, seperti tax holiday dan tax allowance juga harus mempertimbangkan berbagai kriteria. Misalnya mengenai serapan tenaga kerja, kandungan dalam negeri, dan nilai tambahnya. Jadi jangan terlalu banyak mengobral insentif perpajakan yang belum tentu tepat sasaran.
Kemudian dari sisi penegakan hukum terhadap pejabat yang memanfaatkan megaproyek untuk melakukan korupsi secara terang benderan. Lalu, harus ada kepercayaan untuk mendatangkan kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.
“Public privat partnership itu muncul juga karena tata kelola yang baik, kalau sekarang tata kelola yang buruk mana mau swasta terlibat dalam infrastruktur,” ucap Bhima.
Sementara, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono juga memberikan beberapa saran. Di antaranya untuk meningkatkan efisiensi sistem logistik ke depan, arah kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi harus dilakukan perubahan yang besar.
Yusuf menuturkan, pemerintah ke depan harus memberikan dukungan yang memadai kepada jalan non tol. Terutama perbaikan jalan non tol yang mengalami kerusakan parah, dan penegakan aturan yang tegas kepada truk dengan beban berlebih (overload).
Selain itu harus memberikan dukungan kepada angkutan logistik kereta api, termasuk penghapusan pajak atas angkutan logistik kereta api. “Agar tarif tidak mahal dan kompetitif dengan angkutan logistik darat,” ujar dia.
Serta harus memberi dukungan kepada angkutan logistik laut, termasuk mendorong pengadaan kapal roro jarak jauh yang disubsidi dan menghapus semua pungli di pelabuhan. “Dengan long distance ferry yang disubsidi dan bebas pungli, maka angkutan logistik laut akan lebih kompetitif,” kata Yusuf.
Mengenai PSN dan infrastruktur, ini akan menjadi salah satu tema debat calon wakil presiden pada Jumat, 22 Desember 2023. Debat itu akan mempertemukan tiga cawapres, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Para capres—Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo—ikut hadir, namun hanya sebagai pendamping dan tak akan bicara.
Selain mengenai infrastruktur, debat tersebut juga akan membahas isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, dan perkotaan.
MOH KHORY ALFARIZI | DEFARA DHANYA PARAMITHA | YOHANES MAHARSO JOHARSORO
Pilihan Editor: TKN Prabowo-Gibran Sindir Paslon Lain yang Bakal Tak Lanjutkan PSN: Ini Pakai Uang Rakyat
