Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beda Rencana Kelanjutan Proyek Strategis Nasional Para Calon Presiden

image-gnews
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (ketiga kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (ketiga kanan), Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo (kedua kanan) dan Mahfud MD (kanan) saat Pengundian dan Penetapan nomor urut Capres dan Cawapres di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (ketiga kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (ketiga kanan), Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo (kedua kanan) dan Mahfud MD (kanan) saat Pengundian dan Penetapan nomor urut Capres dan Cawapres di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

Salah satu PSN yang pasti belum selesai di periode Presiden Jokowi adalah pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pembangunan kota baru itu termaktub dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan. Beleid ini adalah perubahan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar PSN.

Mengenai kelanjutan pembangunan IKN ini, ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pun memiliki sikap yang berbeda. Hal tersebut terungkap dalam debat perdana calon presiden 2024. Anies Baswedan mengatakan jika Jakarta memiliki masalah jangan ditinggal. “Harus diselesakan,” kata Anies saat merespons pertanyaan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait rencana pemindahan ibu kota ke IKN di Kantor Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023.

Menurutnya Jakarta memiliki masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk. Apabila itu ditinggalkan dengan kepindahan ke IKN, maka masalah di Jakarta tidak akan otomatis terselesaikan.

Dia juga menjelaskan kontribusi kemacetan akibat ASN di Jakarta hanya menyumbang 4-7 persen. Sehingga migrasi ASN ke IKN baru tidak akan mengurangi kemacetan secara signifikan. Selain itu, jika yang pindah hanya pemerintahan, dia yakin keluarga para ASN dan pusat bisnis masih tetap berada di Jakarta, sehingga Jakarta masih tetap ada permasalahan.

Oleh karena itu, dia mengatakan permasalahan di Jakarta harus diselesaikan antara lain dengan mengatasi masalah transportasi umum dan menambah pembangunan taman. "Dan itu dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang aman nyaman," kata dia. Dalam visi misi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga tidak mencantumkan pembangunan IKN.

Sementara, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek IKN, sebagai bukti konsistensi atas pelaksanaan sebuah aturan. "IKN ini sebuah konsep yang disiapkan, bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota," kata Ganjar saat berkampanye di IKN beberapa waktu lalu.

Ganjar mengatakan Undang-Undang IKN juga sudah disahkan dan wajib dijalankan seluruh pejabat. “Seluruh undang undang yang sudah diketok harus dilaksanakan buat siapa pun yang memimpin,” kata Ganjar. Dia juga masukkan pembangunan IKN itu ke dalam dokumen visi misinya.

Sedangkan Prabowo Subianto sama dengan Ganjar, berkomitmen untuk melanjutkan proyek pembangunan IKN. Hal ini bahkan tertuang dalam dokumen Visi Misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) yang mengusung Visi ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’.

Komandan Tim Fanta Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Arief Rosyid juga memastikan bahwa Prabowo Subianto akan konsisten menjalankan pembangunan IKN bila terpilih pada Pilpres 2024.

“Kalau sudah disetujui sebagai sebuah kebijakan ya kita harus konsekuen sama itu,” kata Arief saat ditemui di rumah pemenangan Fanta Headquarter di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 26 November 2023, dikutip dari Antara.

Menurut Arief, pihak yang tidak setuju dengan keberlangsungan IKN akan mempersulit pemerintah untuk mengembangkan pembangunan. Oleh karena itu, dia memastikan bahwa Prabowo-Gibran akan melanjutkan program tersebut demi kepentingan rakyat. “Kalau pikiran kita selalu balik ke belakang, ya itu buat Indonesia enggak maju-maju,” ucap dia.


Selanjutnya: Evaluasi PSN era Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

1 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

4 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

12 jam lalu

Politikus Rian Ernest (kanan) menerima baju dari Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar saat diperkanalkan menjadi kader Partai Golkar di Kantor DPD Golkar, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest bergabung dengan Partai Golkar menjadi Kepala Biro Pemuda DPD Partai Golkar DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

14 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

16 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

16 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

16 jam lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?