TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan melakukan uji verifikasi dan kelayakan atas para penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus pada tahun ini. Hasilnya, sebanyak lebih dari 90 ribu diumumkan telah dicoret dari daftar.
Sejumlah parameter digunakan Dinas Pendidikan DKI berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Februari ditambah per November 2022. Termasuk yang tercoret karenanya adalah Suwantini, orang tua dari siswa kelas 7.
Kepada TEMPO, warga Jakarta Pusat ini menuturkan kalau anak sulungnya sudah mendapatkan KJP, kini KJP Plus, sejak 2017. KJP Plus itu diterima anaknya sejak duduk di bangku kelas 2 hingga kelas 6 semester 1.
Namun, dana bantuan pendidikan itu terputus saat anaknya duduk di semester 2 (Januari-Juli 2023). Ia menjelaskan, saat KJP Plus tahap I tahun 2023, dana bantuannya tiba-tiba tidak cair. Ketika dicek di DTKS, status anaknyanya dikatakan mampu.
“Padahal kehidupan saya masih sama, rumah masih ngontrak di tempat yang sama, kerja suami juga masih sama, motor juga masih sama,” tuturnya lewat percakapan di media sosial Instagram pada Kamis, 30 November 2023.
Mengaku bingung, perempuan berusia 35 tahun ini pun kemudian mulai membandingkan dengan kehidupan tetangganya yang dinilai lebih baik, ditandainya dengan rumah milik sendiri dan fasilitas AC. Tapi, dua anak tetangganya itu mendapat KJP.
“Anak dari Ketua RT di tempat saya pun begitu, masih dapet. Kok anak saya sudah enggak, saya bingung sebenarnya mampu itu di lihat dari mana?” ujar Suwantini.
Didorong rasa penasaran, ibu tiga anak ini mengisahkan, datang ke kantor kelurahan dan bertanya alasan terputusnya hak bantuan KJP untuk anaknya. Jawaban yang lalu didapatnya adalah perubahan statusnya menjadi rumah tangga mampu berdasarkan diskusi dari dasa wisma, musyawarah kelurahan, dan program aplikasi Carik Jakarta.
Lagi-lagi, dia bingung karena statusnya selama ini tak berubah sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suaminya juga masih bekerja sebagai pegawai bengkel motor.
Suwantini akhirnya mengajukan penyanggahan, tapi hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut yang diterimanya. Harapannya adalah anak pertamanya yang saat ini duduk di bangku SMP bisa mendapat KJP Plus kembali.
Ia juga berpesan agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta teliti dalam verifikasi data. “Maaf sebelumnya, tolong diinfo yang jelas kalau memang sudah tidak ke luar lagi KJP-nya, tolong juga dicek benar-benar layak atau tidaknya,” kata dia.
Selain Suwantini, ketidakjelasan informasi juga menyelimuti Niar Bachtiar, warga Jakarta Timur. Ia memiliki dua anak, di mana si sulung saat ini menginjak kelas 4.
Niar memperkenalkan dirinya sebagai pekerja lepas yang sempat ter-PHK di masa pandemi Covid-19. Suaminya bekerja sebagai ojek online.
Warga antre untuk berbelanja kebutuhan pokok saat kegiatan program pangan murah di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Pemprov DKI Jakarta menggelar program pangan murah bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan warga golongan tertentu pemegang KJP Plus, kartu pekerja, kartu lansia Jakarta, PPSU, PHL, PJLP setara UMP, serta penghuni rusun pemda. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
“Buat bertahan hidup, ngontrak sana sini, dan makan juga sudah bersyukur banget, maka itu saya mau ajukan KJP untuk anak saya beli seragam, alat tulis, dan lain-lain,” kata dia saat dihubungi lewat akun Instagram pada Kamis, 30 November 2023.
Pada Februari lalu, nama anaknya ke luar sebagai penerima KJP Plus Tahap I 2023. Segala berkas yang menjadi syarat sudah dia masukkan. Statusnya juga tertera sudah terverifikasi dinas maupun gubernur.
Tapi, sayangnya, hingga tulisan ini dibuat, dia tak kunjung mendapat undangan untuk ambil kartu ATM. Ini sudah jauh dari tenggar 2-4 minggu setelah verifikasi data dilalui.
Niar pun mulai khawatir saat mendengar kabar bersih-bersih data penerima KJP Plus. Namun, ia memilih menunggu. Sambil berharap di pencairan dana KJP tahap II tahun 2023 ini, nama anaknya muncul kembali.
Tapi, belakangan diketahui kalau nama anaknya justru tidak terdaftar sebagai penerima di tahap 2 ini. Sama seperti Suwantini, Niar pun datang ke kantor kelurahan. Di sana, status DTKS menunjukkan bahwa anaknya sudah ditetapkan sebagai calon penerima.
Oleh karena itu, dia dirujuk ke Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP), Jalan Jatinegara Timur IV, Jakarta Timur. Bersama salah seorang wali murid yang mengalami kejadian serupa, mereka datang ke sana.
“Ga ada jawaban pasti, cuma bilang 'ya udah enggak ditetapkan sebagai penerima kemungkinan tahun 2024 ibu daftar lagi',” kata Niar.
Baca halaman berikutnya: data aman tapi ikut was-was
