Jor-joran Penyaluran Bansos di Akhir Masa Jabatan Jokowi, Wajar?
Reporter
Editor
Sabtu, 28 Oktober 2023 07:29 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Reporter
Editor
Sabtu, 28 Oktober 2023 07:29 WIB
Berita Selanjutnya
Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK
29 hari lalu
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS
2 menit lalu
Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong
12 menit lalu
Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.
Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini
1 jam lalu
Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
14 jam lalu
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas
15 jam lalu
PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.
Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap
17 jam lalu
BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.
Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana
17 jam lalu
Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.
Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun
20 jam lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
21 jam lalu
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
21 jam lalu
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.