Dapat Genjot Penerimaan Pajak
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA Fajry Akbar menganggap pembentukan satgas kepatuhan ini memang diperlukan.
Tujuannya adalah agar kantor pusat dapat mengawasi dengan mudah. Dengan diberikan kepada satuan tugas tertentu, maka kantor pusat Ditjen Pajak hanya mengawasi satuan tersebut.
“Tentu, dengan pengawasan pusat yang lebih baik kita harapkan risiko adanya penyalahgunaan kewenangan berkurang,” ucap Fajry kepada Tempo, Senin, 3 Juli 2023.
Menurutnya, pembentukan satgas untuk mengawasi wajib pajak HWI ini menjadi salah satu usaha menggenjot penerimaan pajak di tengah tren perlambatan.
Meski masih tumbuh 17 persen, secara tahunan, namun tren penerimaan pajak tak sekencang tahun lalu. Misalnya pada Mei lalu, kenaikan secara tahun ke tahun atau yoy hanya sebesar 2,9 persen.
Sehingga, kata dia, pemerintah butuh kerja lebih dalam menyikapi hal ini. “Salah satunya adalah peningkatan pengawasan melalui Satgas HWI,” ujarnya.
Ia pun memberikan gambaran, jumlah orang berpenghasilan lebih dari Rp500 juta per tahun hanya 1,59 persen dari jumlah total wajib pajak orang pribadi. Meski begitu, orang-orang tersebut berkontribusi hingga 64,55 persen dalam penerimaan PPh orang pribadi. Hal tersebut terlihat dari surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak.
Oleh sebab itu, ia menyebut, langkah pengawasan terhadap HWI dapat menjaga penerimaan pajak penghasilan secara signifikan.
Senada dengan Fajry, Direktur Penelitian dan Penasihat Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiaji menyebut pembentukan satgas HWI ini sudah tepat.
Ia mengungkapkan, saat ini secara global terdapat tren optimalisasi kepatuhan dan penerimaan pajak orang kaya. Hal ini terlihat dari banyaknya pembentukan unit pajak khusus kelompok HWI, pengenaan pajak kekayaan demi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, hingga koordinasi global melawan offshore tax evasion yang mayoritas dilakukan orang super kaya.
Selain itu, menurutnya, satgas HWI ini juga diperlukan lantaran adanya perbedaan karakteristik wajib pajak kelompok HWI dengan wajib pajak orang pribadi lainnya.
Sejatinya, pertumbuhan jumlah orang kaya di Indonesia termasuk yang paling tinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan data lembaga riset dan konsultan global Knight Frank dalam Wealth Report Segment Wealth Sizing Model 2022, Indonesia, SIngapura, Malaysia memiliki pertumbuhan orang super kaya atau ultra high net worth (UHNW) tercepat di Asia, yakni sebesar 7-8 persen. Sayangnya, selama ini potensi penerimaan pajak dari para orang kaya tersebut dinilai masih belum optimal.
