TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melakukan beragam cara agar investor asing mau berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menilai dua syarat investasi harus dipenuhi bila pemerintah ingin proyek tersebut mendapat kucuran dana.
"Pertama adalah kepastian dan kedua adalah return," ujar Andry pada Tempo melalui keterangan tertulis, Kamis malam, 15 Juni 2023.
Dalam hal kepastian, menurut Andry, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, kata dia, adalah masalah ketersediaan lahan.
"Beberapa lahan masih ada yang bermasalah pembebasannya. Nah, investor itu melihat bahwa ini sulit untuk dilakukan pembangunan karena masalah lahan belum clear and clear," beber Andry.
Kedua adalah kekhawatiran batalnya proyek IKN di tengah jalan jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak lagi menjabat. Menurut dia, hal itu ini belum bisa dipastikan karena masalah kontestasi politik sangat dinamis. "Jadi kemungkinan investor akan wait and see dulu," ujar Andry.
Syarat kedua adalah return of investment (ROI) atau imbal hasil investasi. Menurut Andry, para investor pasti mempertanyakan apakah return-nya cukup memberikan keuntungan besar dibandingkan modal investasi IKN.
"Nah, saya melihat bahwa jika fokusnya adalah pembangunan di sektor pemerintahan, maka return-nya tidak akan sebesar jika kita mengembangkan sektor bisnis," ungkap Andry.
Selanjutnya: Lebih lanjut, Andry menyampaikan populasi....
