Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banjir Dukungan untuk Denny Indrayana

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Saut Sitomurang serta mantan Wamenkumham Denny Indrayana melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPKi, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Koalisi yang terdiri dari sejumlah tokoh pegiat antikorupsi itu mendesak dan menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk dicopot dari jabatannya karena dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran perilaku. TEMPO/Imam Sukamto
Mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Saut Sitomurang serta mantan Wamenkumham Denny Indrayana melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPKi, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Koalisi yang terdiri dari sejumlah tokoh pegiat antikorupsi itu mendesak dan menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk dicopot dari jabatannya karena dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran perilaku. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat sipil tak tinggal diam saat Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tudingan telah membocorkan rahasia negara dan menyebarkan hoaks oleh organisasi bentukan Muanas Alaidid, Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH). Laporan itu merupakan buntut dari cuitan Denny soal putusan Mahkamah Konstitusi tentang sistem proporsional tertutup.

Mantan pimpinan KPK, mantan pegawai KPK, dan aktivis ikut menjadi tim kuasa hukum untuk membela Denny Indrayana.

“Akan ada banyak sekali tanda tangan di surat kuasa untuk mengadvokasi Prof Denny,” kata kuasa hukum Denny, Muhamad Raziv Barokah saat dihubungi Tempo, Sabtu, 3 Juni 2023.

Menurut Raziv, sejauh ini sudah ada beberapa tokoh yang menyatakan kesediaannya untuk bergabung. Tokoh tersebut di antaranya, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqsa, pengacara dari Visi Law Office Donal Fariz, dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito.

Raziv mengatakan para tokoh tersebut bersedia bergabung menjadi tim kuasa hukum Denny, karena sependapat bahwa pernyataan yang disampaikan Denny bukanlah pembocoran rahasia negara atau tindakan menyebarkan kebohongan. Sebaliknya, apa yang disampaikan Denny merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan kritik terhadap penguasa. 

Dia mengatakan bukan tanpa alasan Denny memutuskan bersuara tentang putusan MK terkait gugatan sistem proporsional tertutup. Menurut dia, Denny merasa kecolongan dengan putusan Mahkamah yang menambah masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Dia mengatakan Denny tak ingin putusan MK terkait gugatan sistem proporsional tertutup berakhir serupa dengan putusan tentang UU KPK. “Mereka satu napas dengan kami, bahwa ini adalah kebebasan berpendapat, kritik dan upaya menyuarakan kejujuran,” kata Raziv.

Denny Indrayana dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri lantaran mengunggah cuitan tentang putusan MK terkait gugatan sistem proporsional tertutup di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Gugatan tersebut diajukan oleh kader PDIP Demas Brian Wicaksono, kader Partai Nasdem Yuwono Pintadi dan 4 orang lainnya ke MK sejak November 2022.

Penggugat menuntut agar MK mengembalikan sistem Pemilu di Indonesia menjadi proporsional tertutup atau sistem coblos partai. Gugatan itu sudah memasuki tahap penyerahan kesimpulan dari pihak terkait pada 31 Mei 2023 dan akan segera diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pada Ahad, 28 Mei 2023, Denny melalui akun media sosialnya mencuitkan bahwa MK akan mengabulkan gugatan tersebut dan mengembalikan sistem Pemilu ke sistem proporsional tertutup. Dia mengatakan akan ada 6 hakim konstitusi yang menyatakan setuju dan 3 hakim lainnya berbeda pendapat atau dissenting opinion. Denny tidak menyebutkan sumber informasinya. Dia berkata mendapatkan informasi itu dari orang yang sangat dipercaya.

Menanggapi pernyataan itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menilai ucapan Denny masuk kategori membocorkan rahasia negara. Dia meminta polisi untuk mengusut dugaan tersebut. “Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah,” kata Mahfud, Ahad, 28 Mei 2023.

Selanjutnya, Denny dilaporkan ke Bareskrim...

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mantan Gubernur Kepulauan Riau Gugat UU Pilkada ke MK, Soal Apa?

2 jam lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Mantan Gubernur Kepulauan Riau Gugat UU Pilkada ke MK, Soal Apa?

Isdianto meminta MK Menyatakan pasal di UU Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Guru Besar UI Kritik Lembaga Hukum Jadi Senjata Politik

16 jam lalu

Ilustrasi pengadilan(pixabay.com)
Guru Besar UI Kritik Lembaga Hukum Jadi Senjata Politik

Para hakim itu dinilai meletakkan eksistensi hukum hanya dari teks-teks, per pasal-pasal, dan dilepaskan dari substansinya.


Perludem Minta Anwar Usman Tidak Terlibat dalam Memutus Perkara Syarat Usia Calon Kepala Daerah

1 hari lalu

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini saat ditemui di Pusdik MK, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 6 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Perludem Minta Anwar Usman Tidak Terlibat dalam Memutus Perkara Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Titi Anggraini mengatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman semestinya tidak terlibat dalam memutus perkara pengujian syarat usia calon kepala daerah


Thailand Diprediksi Menghadapi Krisis Politik

3 hari lalu

Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin. REUTERS
Thailand Diprediksi Menghadapi Krisis Politik

Permasalahan politik di Thailand saat ini melibatkan Srettha Thavisin hingga Thaksin Shinawatra yang bisa memantik krisis politik.


Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

8 hari lalu

Calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) dengan perolehan suara terbanyak yakni 465.958 Cerint Iralloza Tasya saat diwawancarai di Padang. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

MK memerintahkan KPU agar melakukan PSU anggota DPD di Sumatra Barat. Putusan MK ini menuai respons dari calon anggota DPD di Ranah Minang.


Hadiri Sidang Etik MK, Anwar Usman Jelaskan Hubungannya dengan Kuasa Hukum KPU

8 hari lalu

Anggota Hakim Konstitusi Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK. TEMPO/Subekti.
Hadiri Sidang Etik MK, Anwar Usman Jelaskan Hubungannya dengan Kuasa Hukum KPU

Anwar Usman dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK atas dugaan pelanggaran etik dna konflik kepentingan


Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

9 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

KPU menanggapi putusan MK yang mengabulkan 44 gugatan dari 297 perkara PHPU Pileg 2024. KPU mengatakan bakal melakukan ini.


Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

9 hari lalu

Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat berbicara kepada media usai pertemuan dengan mitra koalisi di Bangkok, Thailand, 18 Mei 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan akan mempertimbangkan petisi dari Komisi Pemilihan Umum yang ingin membubarkan Partai Move Forward


MK Kabulkan 45 dari 106 Perkara Sidang PHPU 2024, Salah Satunya Permohonan Eks Napi Korupsi

9 hari lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
MK Kabulkan 45 dari 106 Perkara Sidang PHPU 2024, Salah Satunya Permohonan Eks Napi Korupsi

MK telah rampung menyelesaikan sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Legislatif 2024.


Siang Ini, MKMK Periksa Anwar Usman soal Dugaan Pelanggaran Etik

9 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Siang Ini, MKMK Periksa Anwar Usman soal Dugaan Pelanggaran Etik

MKMK bakal menggelar sidang lanjutan pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi, Anwar Usman hari ini.