Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konsekuensi Perbaikan Jalan Rusak Diambil Alih Pusat

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kanan) meninjau jalan rusak di Kampung Rama Nirwana, Seputih raman, Lampung Tengah, Lampung, Jumat 5 Mei 2023. Presiden Jokowi mengucurkan dana Rp800 miliar untuk memperbaiki jalan rusak di Provinsi Lampung. ANTARA FOTO/Ardiansyah
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kanan) meninjau jalan rusak di Kampung Rama Nirwana, Seputih raman, Lampung Tengah, Lampung, Jumat 5 Mei 2023. Presiden Jokowi mengucurkan dana Rp800 miliar untuk memperbaiki jalan rusak di Provinsi Lampung. ANTARA FOTO/Ardiansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung. Pengambil alihan perbaikan dari daerah ke pusat ini mengundang sejumlah konsekuensi menurut pengamat transportasi, kebijakan publik hingga ekonomi.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Deddy Herlambang mengatakan pengambilalihan perbaikan jalan rusak itu tidak baik dari sisi pendidikan tatanan kenegaraan. Sebab, ada misedukasi birokrasi. 

"Di Undang-Undang tentang Jalan sudah jelas bahwa jalan provinsi itu tanggung jawab Gubernur, tidak bisa langsung serta merta Pemerintah Pusat ikut bertanggung jawab. " ujar Deddy lewat keterangan tertulis pada Tempo, Rabu 10 Mei 2023.

Mendatang, kata dia, risikonya akan menjadi preseden buruk bagi Pemda provinsi lain karena malas membenahi prasarana jalan di daerahnya. Kemudian, Pemerintah Provinsi itu berharap Pemerintah Pusat ikut membantu membenahi jalan dengan mengambil benchmark Provinsi Lampung.

"Kalau Lampung menjadi role model negatif seperti ini, percuma juga ada Pemda, Otda karena semua kembali sentralisasi ke Pemerintah Pusat, lebih baik Pemdanya dibubarkan saja," tutur dia.

Hal serupa diamini pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo. Menurut dia, kebijakan yang diambil pemerintah dengan mengambil alih perbaikan jalan di Lampung merupakan diskriminatif.

"Ya pastilah (ada konsekuensi tertentu). Kan kebijakan tidak boleh diskriminatif. Kalau cuma Lampung yang daerah lain gimana?" kata Agus ketika ditanyai via telepon pada Rabu.

Menurut dia, berdasarkan aturan yang menjadi rujukan kebijakan tersebut, yaitu Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, semua daerah yang meminta perbaikan jalan diambil Pemerintah Pusat harus diberikan.

"Pemerintah nggak boleh mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif. Kan harus semua pihak dikenakan itu, nggak bisa cuma satu orang," tutur Agus.

Selanjutnya: Pos anggaran perbaikan jalan rusak dipertanyakan

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Partai Buruh Akan Gelar Demo di Depan Gedung MK Senin Mendatang

7 menit lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memimpin aksi masa di depan Kantor Pajak menuntut Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur dari jabatannya, Jumat 10 Maret 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Partai Buruh Akan Gelar Demo di Depan Gedung MK Senin Mendatang

Partai Buruh akan menggelar demo penolakan terhadap UU Cipta Kerja, Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold.


Jokowi Sebut PP Dibuat agar Ekspor Pasir Laut Ilegal Jadi Legal, Pengamat: Tidak Juga

11 menit lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Jokowi Sebut PP Dibuat agar Ekspor Pasir Laut Ilegal Jadi Legal, Pengamat: Tidak Juga

Harga pasir laut bisa mencapai dua kali lipat jika diekspor ke Singapura.


Ungkap Praktik Perdagangan Orang di Batam, Anggota Komnas HAM Cerita Pengalamannya Menyamar

48 menit lalu

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 26 Februari 2023. Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan sebanyak 240 WNI korban TPPO dengan sindikat penipuan daring di Filipina mulai dipulangkan secara bertahap mulai Kamis (25/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan
Ungkap Praktik Perdagangan Orang di Batam, Anggota Komnas HAM Cerita Pengalamannya Menyamar

Anggota Komnas HAM harus menyamar untuk melihat secara langsung praktik perdagangan orang di Batam.


Tolak Ekspor Pasir Laut, Partai Buruh: Lingkungan Rusak, Nelayan Terancam

1 jam lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Tolak Ekspor Pasir Laut, Partai Buruh: Lingkungan Rusak, Nelayan Terancam

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partainya menolak ekspor pasir laut karena akan merusak lingkungan dan mengancam kehidupan nelayan.


Isu Menjelang Pemilu 2024: Proporsional Tertutup, Putusan MK Bocor hingga Jokowi Cawe-Cawe

1 jam lalu

Jokowi. (Ilustrasi: Imam Yunni)
Isu Menjelang Pemilu 2024: Proporsional Tertutup, Putusan MK Bocor hingga Jokowi Cawe-Cawe

Pemanasan jelang Pemilu 2024, mulai Jokowi cawe-cawe, putusan MK bocor hingga muncul kembali soal sistem proporsional tertutup.


Zulkifli Hasan dan Rombongan PAN Tiba di Kantor PDIP, Langsung Bertemu Megawati, Puan, dan Ganjar

2 jam lalu

Bakal capres Ganjar Pranowo, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta Ketua DPP PDIP Puan Maharani membahas penjajakan kerja sama politik di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Juni 2023. FOTO/Dokumentasi PDIP
Zulkifli Hasan dan Rombongan PAN Tiba di Kantor PDIP, Langsung Bertemu Megawati, Puan, dan Ganjar

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan rombongannya tiba di kantor DPP PDIP. Mereka langsung diarahkan untuk bertemu Megawati, Puan dan Ganjar.


Kaesang Putra Jokowi Dinilai Guru Besar UI Bakal Jadi Pemimpin Masa Depan

2 jam lalu

Dalam poster berukuran besar itu tampak Kaesang mengenakan kemeja putih sambil memegang sekuntum mawar merah. Ada juga tulisan 'PSI Menang, Walikota Kaesang' yang mengisyaratkan dukungan PSI agar Kaesang maju sebagai calon Wali Kota Depok. Foto: Istimewa
Kaesang Putra Jokowi Dinilai Guru Besar UI Bakal Jadi Pemimpin Masa Depan

Guru Besar UI menilai Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi, bisa jadi pemimpin masa depan. Apa faktor yang melatarbelakangi penilaiannya?


Resmikan Jembatan Kretek II di Pesisir Pantai Bantul, Jokowi: JJLS Selesai Tahun Ini

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional Jembatan Kretek II di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 2 Juni 2023. Dok. Istimewa
Resmikan Jembatan Kretek II di Pesisir Pantai Bantul, Jokowi: JJLS Selesai Tahun Ini

Jokowi menuturkan selama tujuh tahun terakhir, pemerintah gencar melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.


Jokowi Bakal Pilih 4 Calon Dewan Komisioner OJK untuk Diserahkan ke DPR, Simak Lagi Tugas dan Wewenang OJK

4 jam lalu

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Jokowi Bakal Pilih 4 Calon Dewan Komisioner OJK untuk Diserahkan ke DPR, Simak Lagi Tugas dan Wewenang OJK

Enam nama yang akan menjadi anggota komisioner OJK telah diserahkan ke Jokowi untuk dipilih dan diserahkan ke DPR. Simak lagi deretan tugas OJK.


Jembatan Kretek II Diresmikan Jokowi, Jembatan Indah di Jalur Pansela

4 jam lalu

Jembatan Kretek 2 di Kabupaten Bantul, DIY. Dok. Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR
Jembatan Kretek II Diresmikan Jokowi, Jembatan Indah di Jalur Pansela

Presiden Jokowi meresmikan Jembatan Kretek II di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, senilai Rp 364 miliar.