Pendataan tidak dengan operasi yustisi kependududukan, melainkan melalui pendataan Nomer Induk Kependudukan. Penyusunan kebijakan ini berdasarkan data (data driven policy) yang selaras dengan program nasional Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Penambahan pendatang baru jadi kendala pengentasan kemiskinan ekstrem
Heru Budi Hartono itu mengatakan pengentasan kemiskinan ekstrem di Jakarta terkendala sejumlah hal, satu di antaranya adalah penambahan pendatang baru ke Ibu Kota.
Untuk itu, Heru meminta Camat dan Lurah bersama dengan RT dan RW membantu penanganan pendatang baru tersebut. Dia juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bersinergi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Jakarta.
Sinergi itu diharapkan terjalin antara pengurus RT/RW dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Polri, dan TNI. Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah memberi arahan kepada pemerintah daerah untuk mereduksi tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan angka stunting di bawah 14 persen pada 2024.
Suara para anggota Dewan
Anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai Jakarta merupakan kota terbuka, sehingga tidak bisa melarang kehadiran pendatang baru.
“Siapa yang bisa melarang orang datang ke Jakarta? Jakarta tuh kota terbuka. Jadi, siapa pun boleh datang ke Jakarta tapi ada syaratnya,” kata Gembong saat dihubungi, Sabtu, 15 April.
Ketua Komisi E Bidang Kesra Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satri menilai akses masuk bagi pendatang baru ke Jakarta perlu diperketat. Pengawasan pun harus dilakukan di pintu-pintu masuk, seperti stasiun, bandara, dan terminal.
“Bukan hanya di Kelurahan, di pos-pos tertentu juga harus dijaga kalau perlu sekali-sekali disidak,” kata dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 26 April.
Ketua Komisi E Bidang Kesra Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satri menilai akses masuk bagi pendatang baru ke Jakarta perlu diperketat. Pengawasan pun harus dilakukan di pintu-pintu masuk, seperti stasiun, bandara, dan terminal.
“Bukan hanya di Kelurahan, di pos-pos tertentu juga harus dijaga kalau perlu sekali-sekali disidak,” kata dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 26 April 2023.
Sekretaris Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Fraksi PKS, Karyatin Subiantoro mendukung kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang akan mendata para pendatang baru usai libur lebaran.
“Menurut saya sebagai pandangan Komisi A itu hal yang bagus. Selama tidak melarang kalau imbauannya adalah mendata bukan melarang itu bagus,” kata dia kepada Tempo, Kamis, 27 April 2023.
Pilihan Editor: Heru Budi Hartono Sebut Pendataan Pendatang Baru di DKI Tak Terkait Pindah Ibu Kota dan Pemilu 2024
