Beda Sikap Pendukung
Di luar gedung MK dan pembicaraan antar elite, Komunitas Jokowi Prabowo 2024 atau Jokpro 2024 juga belum berhenti untuk mendorong perpanjangan masa jabatan presiden lewat usulan Jokowi 3 periode. "Tentu, kami terus mendorong," kata Sekretaris Jenderal Jokpro Timothy Ivan Triyono saat dihubungi.
Pada 2022 lalu, sejumlah kegiatan digelar oleh komunitas yang ikut dimotori oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari ini. Untuk tahun ini, Timothy menyebut pihaknya masih menyusun agenda di lapangan yang akan dilakukan.
"Tapi pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat dari minggu ke minggu, hari ke hari, kami terus lakukan komunikasi," kata dia.
Meski demikian, Timothy mengklaim Jokpro tidak berkomunikasi dengan elit peartai politik untuk mendorong usulan Jokowi 3 periode ini. Menurut dia, komunitas ini fokus memberikan sosialisasi ke masyarakat untuk mendorong usulan mereka tersebut. "Kami tidak dalam kapasitas berkomunikasi dengan elite," ujarnya.
Di tengah berbagai upaya untuk memperpanjang masa jabatan, Jokowi sebenarnya sudah beberapa kali menyampaikan penolakan. Akan tetapi, Jokowi menyebut siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan tersebut. "Karena ini kan demokrasi," kata dia pada 4 Maret 2022.
Relawan Jokowi pun tidak semuanya mendukung wacana 3 periode ini. Projo yang diketuai Wakil Menteri Desa Budi Arie Setiadi awalnya menyebut wacana ini merupakan aspirasi di masyarakat.
Tapi belakangan, Projo menolak usulan ini. "Kami menyadari bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, demokrasi dan semangat reformasi," kata Sekjen DPP Projo Handoko di Jakarta, Rabu, 28 Desember 2022.
Ketua Jokowi Mania atau Joman Imanuel Ebenezer juga menolaknya. "Ini produk haram bagi demokrasi, sangat berbahaya," kata Noel, sapaannya, dalam pernyataan tertulis, Rabu, 31 Agustus 2022.
Terakhir Kamis, 2 Februari, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) melakukan aksi unjuk menolak masa jabatan presiden 3 periode dan penundaan pemilihan umum di Surabaya.
"Jika wacana ini terlaksana maka pemerintah saat ini terkesan seperti di masa Orde Baru yang mengarah ke otoriter," ucap Nouval, Koordinator Lapangan AMPD dalam aksi itu.
