Ide Sidang Istimewa MPR
Isu seputar upaya sekelompok orang menyuarakan lagi soal perpanjangan masa jabatan presiden sempat disinggung dalam pembicaraan antara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md dengan Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kepada Denny, Mahfud bercerita bahwa ada politikus yang menemuinya. Politikus salah satu partai politik tersebut menyatakan kelompoknya telah siap mengadakan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.
"Sekaligus melakukan perpanjangan ataupun pemilihan Presiden, sehingga tidak diperlukan lagi Pemilu 2024," kata Denny menceritakan omongan Mahfud. Skenarionya, Sidang Istimewa MPR diadakan saat Jokowi sedang melakukan kunjungan kenegaraan di luar negeri.
Atas gerakan politik demikian, kata Denny, Mahfud dengan tegas mengatakan, bahwa Jokowi telah memerintahkan untuk tetap mengadakan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Mahfud pun meminta Denny dan masyarakat sipil untuk melakukan langkah-langkah advokasi agar Pemilu 2024 tidak gagal dilaksanakan.
"Dan yang lebih penting berlangsung secara jujur dan adil," kata Denny. Dihubungi terpisah, Denny enggan membuka idenitas politikus tersebut.
Adapun pernyataan ini dibagikan oleh ahli hukum tata negara itu seminggu usai pertemuannya dengan Mahfud, yaitu pada Rabu, 1 Februari 2022.
Denny tiba-tiba menyampaikan pernyataan ini karena sehari sebelumnya, 31 Januari 2022, Mahfud berbicara di depan media. Bukan soal gerilya perpanjangan masa jabatan presiden, tapi soal dukungan terhadap calon presiden Anies Baswedan.
Di hari yang sama, 1 Februari, Mahfud kemudian berbicara dalam rapat pimpinan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Tahun 2023. Dalam pidato inilah, Mahfud menyinggung lagi soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
Mahfud menegaskan isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bersumber dari internal pemerintah. "Kalau dari pemerintah, jelas. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak," kata mantan Ketua MK ini.
Selanjutnya, Mahfud sebut aspirasi orang tak bisa dihalangi...
