Lainnya, langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan dalam beberapa waktu belakangan ini tak ayal turut mengerek suku bunga kredit kepemilikan rumah atau KPR perbankan. Terakhir, BI tercatat menaikkan suku bunga ke level 5,5 persen pada 22 Desember 2022 dari posisi 3,5 persen di awal tahun lalu.
Tak sejalan dengan APBN 2023
Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai banyaknya biaya yang dibebankan kepada masyarakat tidak sejalan dengan asusi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di dalam APBN. Menurut dia, jika ingin ekonomi tumbuh 5,3 persen, kuncinya bukannya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tapi justru dengan mengendalikan dari sisi inflasi.
“Dan memperbanyak kesempatan kerja, termasuk BUMN seharusnya melakukan rekrutmen tenaga kerja atau cari proyek yang serap tenaga kerja. Khawatirnya dengan banyaknya biaya tambahan yang muncul di 2023, konsumsi rumah tangga akan sulit terjaga di level 5 persen,” tutur Bhima.
Bhima pun mengatakan daya beli akan menurun yang disebabkan oleh kegagalan pemerintah. “Kita melihat ada peran pemerintah tadi, makanya disebut ini bentuk kegagalan kebijakan,” kata dia. Seharusnya ada paket kebijakan yang memuat stimulus untuk mempertahankan daya beli dan mencegah kenaikan berbagai harga yang bisa dikendalikan pemerintah.
“Toh ini juga ironis pendapatan APBN-nya tinggi sekali dapat windfall lagi dari harga komoditas. Kenapa justru bukan itu yang ditambah pada subsidi pelayanan publik, bukan pelayanan publiknya ditingkatkan tarifnya kepada masyarakat, nah ini yang menjadi tanda tanya besar. Jadi APBN seolah ingin diamankan, daya beli tidak,” ucap Bhima.
Namun, Co-Founder dan Direktur Eksekutif Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam menilai, kenaikan harga itu merupakan fenomena. Menurut dia, hal itu bukan menjadi ukuran kegagalan pemerintah. “Inflasi Indonesia relatif rendah. Jauh di bawah inflasi Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Australia. Apakah pemerintah di sana disebut gagal juga? Tidak semua harus kita salahkan pemerintah,” kata Pieter.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
MOH KHORY ALFARIZI | GHOIDA RAHMAH | ANTARA
Baca: Jokowi Sentil Menteri Kabinet Soal Kenaikan Harga Bahan Pokok
