Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menelisik Sebab Tren Penurunan Pertumbuhan Investasi JHT BPJS Ketenagakerjaan

image-gnews
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. Tempo/Tony Hartawan
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

Jaminan Keanggotaan Golf itu, menurut Dian, dicatat sebagai aset badan (BPJS) dan bukan merupakan bagian dari aset Dana Jaminan Sosial (Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan).

"Sehingga tidak berdampak pada kemanfaatan peserta atas pengelolaan Dana Jaminan Sosial," kata Dian. Ia pun memastikan bahwa nilai tersebut bersifat transferable atau berpotensi dipindahtangankan untuk memperoleh keuntungan.

Lalu bagaimana sebenarnya pengelolaan dana yang disetorkan peserta selama ini ke BPJS Ketenagakerjaan? Apakah benar dana JHT aman dan bakal memberi manfaat yang optimal bagi para peserta di masa pensiun?

Data laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan terkonsolidasi per tahunnya menunjukkan imbal hasil pengembangan JHT selalu lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito yang dipatok oleh bank-bank pemerintah.  

Meski begitu, bila dirunut tren imbal hasil selama periode 2016 hingga 2020 terlihat ada penurunan. Pada tahun 2020, misalnya, imbal hasil JHT hanya sebesar 5,59 persen atau turun jauh ketimbang tahun 2017  dan 2016 yang masing-masing mencapai 7,83 persen dan 7,19 persen (lihat tabel 1). 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tabel 1
Perbandingan Hasil Pengembangan JHT dengan Deposito Bank Pemerintah (%)

TahunImbal Hasil JHTDeposito Bank
20205,59 3,68
20196,1 5,1
20186,26 5,19
20177,83 5
20167,19 5,06

Sumber: Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Terkonsolidasi

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menilai bahwa imbal hasil yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan saat ini terbilang kecil. Padahal, menurut dia, lembaga yang semula bernama BP Jamsostek itu bisa lebih leluasa untuk bergerak dalam memutar dana dan menginvestasikannya agar imbal hasil bisa lebih tinggi.

Hal yang penting lainnya, menurut Sudaryatmo, adalah bagaimana BPJS Ketenagakerjaan lebih transparan mengenai hak-hak kepada peserta. "Peserta tidak hanya berhak pada informasi imbal hasil, tapi dananya ditempatkan di portofolio apa saja," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Dian menjelaskan salah satu penyebab tren penurunan imbal hasil pengembangan JHT iu adalah kondisi pandemi yang mempengaruhi fluktuasi pasar investasi global dan regional. "Sehingga berdampak pada hasil investasi yang diraih oleh industri jasa keuangan," ujarnya ketika dihubungi, Kamis, 24 Februari 2022.

Namun demikian, menurut dia, bila dibandingkan dengan bunga deposito bank pemerintah, imbal hasil pengembangan JHT tetap lebih tinggi. "Yaitu 5 persen, 5,18 persen, dan 3,68 persen untuk tahun 2018-2020."

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti pemicu tren penurunan imbal hasil pengembangan JHT yang menimbulkan kekhawatiran bagi para peserta. Salah satu penyebab turunnya imbal hasil adalah keandalan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola investasi. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

5 jam lalu

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil dalam agenda Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA CONVEX) ke-48 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Rabu, 15 Mei 2024. Sumber: Humas PHE
Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.


Pastikan Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Pj Gubernur Aceh Terbitkan Qanun

7 jam lalu

Pastikan Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Pj Gubernur Aceh Terbitkan Qanun

Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di wilayah Pemerintah Aceh, dengan menerbitkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketenagakerjaan.


Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

8 jam lalu

PT Saratoga Investama Sedaya atau Saratoga menggelar konferensi pers paparan publik tahunan yang digelar di Hotel Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.


5 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan 2024 Secara Mudah

1 hari lalu

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. TEMPO/Tony Hartawan
5 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan 2024 Secara Mudah

Ada beberapa cara melihat saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan yang mudah melalui situs web, aplikasi JMO, contact center, hingga SMS.


Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.


RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

1 hari lalu

Ilustrasi  smelter nikel. REUTERS
RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang bertemu untuk membahas penguatan kerja sama


AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

1 hari lalu

AXA Mandiri. facebook.com
AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

AXA Mandiri Financial Services berhasil meraup laba bersih senilai Rp 1,33 triliun pada 2023 atau tumbuh 13,2 persen dibanding tahun 2022.


5 Cara Cek Status BPJS Ketenagakerjaan 2024, Bisa Secara Online

2 hari lalu

Ilustrasi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Tempo/Tony Hartawan
5 Cara Cek Status BPJS Ketenagakerjaan 2024, Bisa Secara Online

Ada beberapa cara melihat status dan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui situs web, aplikasi JMO, contact center, hingga SMS.


Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap


Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

2 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2023 dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.