Lalu pada dana PEN 2021, tidak semua program yang disiapkan bisa menyerap penuh anggaran yang sudah dialokasikan. Sri Mulyani mencontohkan program Bantuan Langsung Tunai atau BLT Desa yang hanya mampu menyerap anggaran 72,4 persen sampai akhir Desember lalu dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat atau KPM penerima hanya 5,62 juta, di bawah target 8 juta KPM.
"Makanya di ketiga ini (PEN 2022), kami harus betul-betul pragmatis, mana yang bisa jalan," kata dia. Itu sebabnya, Sri Mulyani, membuka peluang untuk mengalokasikan dana ini untuk pembangunan tahap awal ibu kota baru.
Tapi sebelum dicairkan, Sri Mulyani tetap akan melihat tiga aspek. Ketiganya yaitu kesiapan kementerian, kemampuan kementerian untuk mengeksekusi, dan dampak ekonomi mana yang paling optimal di proyek awal ibu kota ini.
Adapun rencana penggunaan dana PEN 2022 yang mencapai Rp 455,62 triliun pada tahun ini yaitu sebagai berikut:
1. Pos Penanganan Kesehatan: Rp 122,5 triliun
- Lanjutan vaksinasi
- Perawatan pasien
- Insentif tenaga kesehatan
- Penanganan Covid-19 di daerah
2. Pos Perlindungan Masyarakat Rp 154,8 triliun
- Lanjutan program bantuan sosial (program keluarga harapan dan kartu sembako)
- Kartu Prakerja
- BLT Desa
- Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- Antisipasi perluasan perlindungan sosial
3. Pos Penguatan Pemulihan Ekonomi
- Padat karya
- Pariwisata dan ekonomi kreatif
- Pangan, ICT, kawasan industri
- Dukungan UMKM, Penyertaan Modal Negara, dan insentif perpajakan
Sri Mulyani belum merinci berapa banyak jatah dana PEN 2022 yang bakal digelontorkan ke kementerian untuk ibu kota negara. Tapi tahun lalu, Jokowi sudah meneken Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Dalam lampiran Perpres RKP tersebut, terdapat alokasi anggaran untuk proyek pembangunan ibu kota baru.
Pos anggaran ibu kota baru masuk dalam komponen pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Anggaran yang dipasang yaitu sebesar Rp 510,79 miliar untuk luas area pembangunan mencapai 5.600 hektare.
