Wacana PLN Beli Batu Bara di Harga Pasar, Solusi atau Masalah Baru?

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Pekerja mengoperasikan alat berat saat bongkar muat batu bara ke dalam truk di Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara (KCN), Marunda, Jakarta, Rabu, 12 Januari 2022. Pemerintah telah mencabut kebijakan larangan ekspor batu bara secara bertahap dengan pertimbangan terkait mekanisme ekspor dan pemenuhan 'Domestic Market Obligation' (DMO) hingga ekspor untuk perusahaan batu bara yang tidak memiliki kontrak dengan PLN atau yang spesifikasi batu baranya tidak dibutuhkan PLN. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Pekerja mengoperasikan alat berat saat bongkar muat batu bara ke dalam truk di Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara (KCN), Marunda, Jakarta, Rabu, 12 Januari 2022. Pemerintah telah mencabut kebijakan larangan ekspor batu bara secara bertahap dengan pertimbangan terkait mekanisme ekspor dan pemenuhan 'Domestic Market Obligation' (DMO) hingga ekspor untuk perusahaan batu bara yang tidak memiliki kontrak dengan PLN atau yang spesifikasi batu baranya tidak dibutuhkan PLN. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta -Berondongan pertanyaan dan penolakan mengenai wacana skema anyar pengadaan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN mewarnai rapat Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.

    Ada sedikitnya dua kesimpulan terkait skema itu yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Pertama, Komisi Energi DPR mendesak Menteri ESDM untuk tidak memberlakukan harga batu bara DMO berdasarkan harga pasar. Selain itu, komisi juga tidak menyetujui apabila penanganan batu bara DMO dilakukan dengan skema Badan Layanan Umum.

    Dua sikap itu berkembang seiring mengalirnya rapat yang berjalan sekitar empat jam dari sekitar pukul sepuluh pagi itu. Penolakan akan rencana skema anyar itu sudah dibahas oleh para anggota  Dewan selepas rampungnya presentasi dari Arifin Tasrif.

    Kritik mulanya dilontarkan pada gagasan bahwa nantinya PLN akan membeli batu bara pada harga pasar. Anggota komisi Energi DPR dari Fraksi Gerindra, Kardaya Warnika, beberapa kali mengungkapkan penolakannya.

    "Kita tadi bicara bahwa kita enggak setuju DMO-nya itu harga market. DMO itu kan bicara volume dan harga. Kalau cuma bicara volume itu bukan DMO namanya. Kalau bicara harga tidak ada volume, juga bukan DMO," ujar Kardaya dalam rapat di kompleks parlemen, Kamis, 13 Januari 2022.

    Kardaya khawatir rencana PLN membeli batu bara di harga pasar akan berimbas kepada naiknya biaya pembangkitan yang ujung-ujungnya bisa berdampak kepada tarif listrik masyarakat.

    Menurut dia, ketimbang PLN diminta membeli di harga pasar, seharusnya pemerintah mengkaji kembali formula harga DMO agar lebih berkorelasi dengan fluktuasi harga pasar. Misalnya, dengan menerapkan persentase dari harga pasar.

    Pembicaraan mengenai rencana PLN membeli di harga pasar ini pun berujung kepada pertanyaan Dewan mengenai wacana dibentuknya Badan Layanan Umum baru yang bertugas mengelola iuran dari para pengusaha baru bara.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah dan KPU Putuskan Pemilu Serentak 14 Februari 2024, Begini Jadwalnya

    Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. KPU telah membuat rancangan tahapan dan jadwal pemilu meliputi pemilhan Presiden, DPR, DPRD, dan DPD.