Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wacana PLN Beli Batu Bara di Harga Pasar, Solusi atau Masalah Baru?

image-gnews
Pekerja mengoperasikan alat berat saat bongkar muat batu bara ke dalam truk di Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara (KCN), Marunda, Jakarta, Rabu, 12 Januari 2022. Pemerintah telah mencabut kebijakan larangan ekspor batu bara secara bertahap dengan pertimbangan terkait mekanisme ekspor dan pemenuhan 'Domestic Market Obligation' (DMO) hingga ekspor untuk perusahaan batu bara yang tidak memiliki kontrak dengan PLN atau yang spesifikasi batu baranya tidak dibutuhkan PLN. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pekerja mengoperasikan alat berat saat bongkar muat batu bara ke dalam truk di Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara (KCN), Marunda, Jakarta, Rabu, 12 Januari 2022. Pemerintah telah mencabut kebijakan larangan ekspor batu bara secara bertahap dengan pertimbangan terkait mekanisme ekspor dan pemenuhan 'Domestic Market Obligation' (DMO) hingga ekspor untuk perusahaan batu bara yang tidak memiliki kontrak dengan PLN atau yang spesifikasi batu baranya tidak dibutuhkan PLN. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Iklan

Gagasan mengenai skema baru pembelian batu bara itu sebelumnya mencuat pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Selepas rapat pada Senin malam, 10 Januari 2022, ia mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan solusi BLU untuk pungutan batu bara.

Langkah ini dianggap sebagai solusi jangka menengah atas krisis pasokan batu bara dalam negeri yang terjadi pada akhir tahun 2021. "Itu disiapin sekarang, satu dua bulan ini akan selesai," ujar Luhut di kantornya, Senin, 10 Januari 2022. Pasca-rapat itu pula Luhut mengatakan pemerintah akan mengubah skema pengadaan batu bara untuk PLN, yaitu dengan membeli di harga pasar.

Skema PLN membeli batu bara dengan harga pasar, menurut paman dari Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Pandu Patria Sjahrir itu, akan menjadi solusi dari persoalan krisis pasokan yang menyebabkan pemerintah melarang ekspor baru bara pada 1-31 Januari itu. "Tidak ada lagi mekanisme pasar yang terganggu."

Di samping itu, Luhut mengatakan bakal membenahi banyak soal pemasokan batu bara ke perusahaan setrum negara. Mulai dari pembelian yang harus dari perusahaan tambang batu bara dan bukan trader, hingga skema pembelian yang tidak lagi free on board atau FOB dan harus secara Cost, Insurance and Freight atau CIF.

Berbeda dengan berbagai penolakan sebelumnya, Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia justru menyambut baik skema BLU yang disiapkan pemerintah. Namun, ia mengatakan rencana itu harus dibicarakan secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa berpendapat bahwa pada akhirnya kebijakan DMO batu bara memang harus dievaluasi dan diakhiri untuk mendukung transisi energi ke energi baru terbarukan.

Namun, langkah itu harus dilakukan bertahap dengan peta jalan yang terlebih dahulu disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan. "Perubahan harga DMO bisa berdampak kepada perubahan biaya pembangkitan listrik, pemerintah perlu hati-hati," ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, memastikan rancangan BLU masih terus dibahas antar-kementerian dan lembaga. “Kami siapkan agar ke depan, mekanisme ini lebih baik dan menghindari risiko-risiko. Kami akan desain agar suplai kebutuhan suplai batu bara ke PLN terjaga apalagi kita pengekspor batu bara terbesar di dunia,” katanya.

Baca Juga: Wacana Pembentukan BLU Pungutan Batu Bara, DPR Ingatkan Soal Landasan Hukum

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menteri ESDM Upayakan Gas Murah Setelah Temui Menteri PUPR

6 jam lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri ESDM Upayakan Gas Murah Setelah Temui Menteri PUPR

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengupayakan biaya energi murah, khususnya gas, setelah bertemu dengan Menteri PUPR Basuki


Kelakar Didik Rachbini: Kalau Tak Ada Tanda Tangan Saya, Anies Baswedan Mungkin Nasibnya Beda

6 jam lalu

Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan
Kelakar Didik Rachbini: Kalau Tak Ada Tanda Tangan Saya, Anies Baswedan Mungkin Nasibnya Beda

Didik Rachbini mengaku pernah memberikan persetujuan untuk mengangkat Anies Baswedan sebagai Rektor Paramadina.


DPR: Banyak Kepala Daerah Tak Gunakan Anggaran Pendidikan untuk Fungsi Pendidikan di Masa Pemilu

7 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR: Banyak Kepala Daerah Tak Gunakan Anggaran Pendidikan untuk Fungsi Pendidikan di Masa Pemilu

Anggota Komisi X DPR RI, Dewi Coryati, menyoroti penggunaan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk transfer ke daerah (TKD).


6 Fakta Perseteruan Serikat Karyawan dengan Manajemen Garuda Indonesia

8 jam lalu

Pekerja cargo menurunkan Envirotainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac dari pesawat Garuda Indonesia setibanya dari Beijing di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa 2 Maret 2021. Sebanyak 10 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac dalam bentuk curah kembali tiba di Indonesia, yang selanjutnya akan dibawa ke Bio Farma untuk diproduksi. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
6 Fakta Perseteruan Serikat Karyawan dengan Manajemen Garuda Indonesia

Manajemen Garuda Indonesia sedang berseteru dengan karyawannya. Disinyalir situasi kerja tidak harmonis.


Sekolah Kedinasan Dapat Anggaran Pendidikan, Guru Besar UPI: Kebijakan Inkonstitusional

8 jam lalu

Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajaran Kemendikbudristek membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN serta implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan uang kuliah tunggal (UKT) pada Selasa, 21 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Sekolah Kedinasan Dapat Anggaran Pendidikan, Guru Besar UPI: Kebijakan Inkonstitusional

Menurut Nanang, 20 persen anggaran pendidikan dari APBN seharusnya dikelola oleh Kemendikbudristek.


DPR Bakal Buat Pansus Haji 1445 H, Evaluasi Penyelenggaraan hingga Kuota

10 jam lalu

Sejumlah bus yang membawa jemaah haji Indonesia melintas menuju Mekah di Mina, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
DPR Bakal Buat Pansus Haji 1445 H, Evaluasi Penyelenggaraan hingga Kuota

Tim Pengawas DPR menemukan sejumlah kekurangan pada penyelenggaraan ibadah haji kali ini. Mereka akan membentuk pansus.


Menteri ESDM: Keluarga Miskin Prioritas Subsidi Listrik 2025

10 jam lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menteri ESDM: Keluarga Miskin Prioritas Subsidi Listrik 2025

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan subsidi listrik akan difokuskan pada keluarga miskin.


Arifin Tasrif Sebut Subsidi Listrik 2025 Bakal Utamakan Rumah Tangga Miskin dan Rentan

11 jam lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai rapat dengar pendapat dengan PT Vale Indonesia dan Mind ID di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu, 3 April 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Arifin Tasrif Sebut Subsidi Listrik 2025 Bakal Utamakan Rumah Tangga Miskin dan Rentan

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa kebijakan subsidi listrik tahun 2025 mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil


Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Timwas DPR Nilai Kemenag Terindikasi Langgar Undang-Undang

12 jam lalu

Sejumlah bus yang membawa jemaah haji Indonesia melintas menuju Mekah di Mina, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Timwas DPR Nilai Kemenag Terindikasi Langgar Undang-Undang

Kemenang diduga mengubah pembagian jatah kuota tambahan secara sepihak. Jatah jalur haji khusus lebih banyak dari ketentuan.


Jawa Barat Defisit Gas, SKK Migas Dorong Penyaluran Surplus dari Jatim dan Genjot Jaringan Gas Cisem II

13 jam lalu

Paparan Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman tentang proyek pipa Cisem 2 pada Forum Gas Bumi 2024 di Hotel Pullman Bandung, Rabu, 19 Juni 2024. Forum Gas Bumi 2024 akan berlangsung tiga hari. (Tempo | Ahmad Fikri)
Jawa Barat Defisit Gas, SKK Migas Dorong Penyaluran Surplus dari Jatim dan Genjot Jaringan Gas Cisem II

SKK Migas mengatakan defisit gas di Jawa Barat akibat tak berimbangnya permintaan dan pasokan gas. Sementara pasokan gas di Jawa Timur berlebih.