Mencari Titik Temu Jadwal Pemilu 2024

Warga menunjukkan surat suara ulang saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jalan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu, 24 April 2019. Pemilu ulang tersebut dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih pemegang form A5 yang mencoblos 5 surat suara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kelompok sipil mengkritik sikap pemerintah yang dinilai terlalu mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) ihwal jadwal Pemilu 2024. Mereka menilai pemerintah hendak memaksakan keinginan agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei. Adapun KPU mengusulkan pencoblosan dilaksanakan pada 21 Februari 2024.

"Saya melihat pemerintah mau memaksakan dan mengintervensi jadwal ini," kata mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay kepada Tempo, Senin, 25 Oktober 2021.

Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) ini mengatakan gejala pemerintah yang ingin memaksakan kehendak itu dapat ditelisik dari sejumlah peristiwa. Pertama, dia mengatakan usulan tanggal dari pemerintah itu datang tiba-tiba di ujung pembahasan jadwal Pemilu 2024.

Hal ini juga pernah dikemukakan anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Guspardi Gaus. Politikus Partai Amanat Nasional tersebut mengaku kaget saat pemerintah tiba-tiba mengusulkan jadwal 15 Mei 2024, sebab tak pernah ada pembicaraan sebelumnya.

Hadar Nafis Gumay mengatakan, setelah terjadi perbedaan pendapat, pemerintah lantas memundurkan penetapan jadwal Pemilu 2024. Sedianya, rapat penetapan itu digelar pada 6 Oktober lalu. Namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersurat kepada DPR meminta penjadwalan ulang dengan alasan diundang menghadiri rapat internal terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada 2-3 Oktober 2021, Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR, dan KPU sebenarnya telah menggelar konsinyering di Hotel Aston, Bogor. Dua narasumber Tempo bercerita dalam rapat itu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, berbantahan dengan KPU dan sejumlah fraksi mengenai jadwal Pemilu 2024.

Konsinyering selama dua hari itu tak menghasilkan kesepakatan. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai perdebatan dalam konsinyering itu biasa sebagai dinamika. "Beda pendapat itu biasa untuk mencari yang terbaik," kata Doli pada 6 Oktober lalu. Politikus Golkar ini menutup rapat dengan mengusulkan agar Kemendagri berkomunikasi dan melakukan konsolidasi dengan KPU.

Pada Selasa malam, 5 Oktober 2021, Kemendagri, KPU, dan Komisi II kembali bertemu di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Lagi-lagi, pertemuan itu tak mencapai titik temu.






Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

1 jam lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

3 jam lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

13 jam lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun


Kunjungi Bawaslu, BP MPR Bahas Tahun Politik 2024 dan PPHN

14 jam lalu

Kunjungi Bawaslu, BP MPR Bahas Tahun Politik 2024 dan PPHN

Seluruh kontestan pemilu diharapkan memiliki visi dan misi yang sama, mengandung nuansa persatuan, kesatuan dan semangat untuk membangun bangsa.


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

15 jam lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

17 jam lalu

Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah Rocky Gerung yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan justru berdiskusi santai


Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

18 jam lalu

Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

Kapolda Metro Fadil Imran tak mempermasalahkan ada demo berjilid-jilid setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Asal tak melanggar hukum.


Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Sepakat Rekrut Lebih Banyak Partai untuk Gabung ke Koalisi Mereka

19 jam lalu

Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Sepakat Rekrut Lebih Banyak Partai untuk Gabung ke Koalisi Mereka

Muhaimin Iskandar menyatakan telah sepakat dengan Prabowo Subianto untuk terus memperbesar koalisi mereka dengan merekrut partai lainnya.


Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar Datangi Ponpes Api Asri Tegalrejo

20 jam lalu

Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar Datangi Ponpes Api Asri Tegalrejo

Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar menyambangi pondok pesantren Api Asri Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat malam kemarin.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

21 jam lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up