Mencari Titik Temu Jadwal Pemilu 2024

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Warga menunjukkan surat suara ulang saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jalan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu, 24 April 2019. Pemilu ulang tersebut dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih pemegang form A5 yang mencoblos 5 surat suara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Warga menunjukkan surat suara ulang saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jalan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu, 24 April 2019. Pemilu ulang tersebut dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih pemegang form A5 yang mencoblos 5 surat suara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kelompok sipil mengkritik sikap pemerintah yang dinilai terlalu mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) ihwal jadwal Pemilu 2024. Mereka menilai pemerintah hendak memaksakan keinginan agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei. Adapun KPU mengusulkan pencoblosan dilaksanakan pada 21 Februari 2024.

    "Saya melihat pemerintah mau memaksakan dan mengintervensi jadwal ini," kata mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay kepada Tempo, Senin, 25 Oktober 2021.

    Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) ini mengatakan gejala pemerintah yang ingin memaksakan kehendak itu dapat ditelisik dari sejumlah peristiwa. Pertama, dia mengatakan usulan tanggal dari pemerintah itu datang tiba-tiba di ujung pembahasan jadwal Pemilu 2024.

    Hal ini juga pernah dikemukakan anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Guspardi Gaus. Politikus Partai Amanat Nasional tersebut mengaku kaget saat pemerintah tiba-tiba mengusulkan jadwal 15 Mei 2024, sebab tak pernah ada pembicaraan sebelumnya.

    Hadar Nafis Gumay mengatakan, setelah terjadi perbedaan pendapat, pemerintah lantas memundurkan penetapan jadwal Pemilu 2024. Sedianya, rapat penetapan itu digelar pada 6 Oktober lalu. Namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersurat kepada DPR meminta penjadwalan ulang dengan alasan diundang menghadiri rapat internal terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Pada 2-3 Oktober 2021, Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR, dan KPU sebenarnya telah menggelar konsinyering di Hotel Aston, Bogor. Dua narasumber Tempo bercerita dalam rapat itu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, berbantahan dengan KPU dan sejumlah fraksi mengenai jadwal Pemilu 2024.

    Konsinyering selama dua hari itu tak menghasilkan kesepakatan. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai perdebatan dalam konsinyering itu biasa sebagai dinamika. "Beda pendapat itu biasa untuk mencari yang terbaik," kata Doli pada 6 Oktober lalu. Politikus Golkar ini menutup rapat dengan mengusulkan agar Kemendagri berkomunikasi dan melakukan konsolidasi dengan KPU.

    Pada Selasa malam, 5 Oktober 2021, Kemendagri, KPU, dan Komisi II kembali bertemu di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Lagi-lagi, pertemuan itu tak mencapai titik temu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Prosedur dan Syarat Perjalanan selama PPKM Level 3 Nataru

    Pemerintah mengeluarkan syarat dan prosedur perjalanan selama PPKM saat Natal dan Tahun Baru. Perjalanan ke masuk dari luar negeri juga diperketat.