Ketua lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Violla Reininda mengaku memahami alasan KPU tak bisa serta-merta menetapkan jadwal Pemilu 2024 kendati kewenangan ada pada mereka. Ia menduga KPU mendapatkan tekanan politik, baik dari pemerintah maupun DPR, ihwal penentuan tanggal pemungutan suara ini.
"Bisa jadi karena ada tekanan politik baik dari DPR maupun pemerintah untuk menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman mengenai jadwal pemilu," ujar Violla pada Selasa, 12 Oktober lalu.
Violla mengatakan, polemik penetapan tanggal pemilu 2024 ini tak terlepas juga dari masalah anggaran. Pembiayaan perhelatan politik akbar itu bagaimana pun akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang penetapannya merupakan wewenang pemerintah dan DPR.
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan kewenangan penetapan jadwal Pemilu 2024 memang kewenangan KPU. Namun, ia berujar penyelenggara pemilu itu tetap mesti berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR. Politikus NasDem ini beralasan, pemerintah pun memiliki pertimbangan, misalnya dalam penyediaan anggaran pemilu di tengah situasi pemulihan ekonomi akibat pandemi.
"Kalau KPU memaksakan, ya bisa saja, tetapi kan ada konsekuensi-konsekuensi," ujar Saan kepada Tempo, Senin, 25 Oktober 2021.
Hadar Nafis Gumay menilai kewenangan penganggaran itu mestinya tak digunakan pemerintah untuk menyandera KPU. Menurut dia, bagaimana pun pemerintah memang bertanggung jawab mendukung pembiayaan pemilu. Di sisi lain, dia meminta KPU tak ragu dan takut berbeda pandangan dengan pemerintah.
"Jadi saya kira sudah waktunya kita meminta Presiden Jokowi untuk tidak terus memaksakan jadwal ini melalui Mendagri. Mereka harus menghormati KPU sebagai lembaga yang mandiri," kata dia.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, enggan menanggapi pertanyaan dari kelompok sipil yang terlontar ini. Ia mengatakan Kemendagri saat ini tengah berfokus pada pelaksanaan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan 2022-2027.
"Pendapat saya pribadi, mungkin ada baiknya diskusi ini kita bicarakan nanti. Kita tunda dengan anggota KPU-Bawaslu yang terpilih baru, karena beliau-beliau yang baru tersebut yang akan melaksanakannya," ujar Bahtiar lewat pesan singkat, Senin, 25 Oktober 2021.
Baca juga: Jadwal Pemilu 2024 Belum Jelas, KoDe Inisiatif: KPU Tersandera
BUDIARTI UTAMI PUTRI | FRISKI RIANA
