Adapun alasan penolakan lantaran permohonan yang diajukan tak sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis perizinan.
Menurut Benni, dari jumlah total pemohon, sebanyak 18.068 permohonan di antaranya berasal dari pekerja sektor esensial dan kritikal, sementara 497 permohonan perorangan dalam kategori kebutuhan mendesak.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga mewajibkan pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online memiliki STRP dan dapat menunjukkan sertifikasi vaksin Covid-19. Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo melakukan berbagai pembatasan untuk angkutan transportasi termasuk angkutan online yang diperbolehkan saat mengantarkan barang maupun orang selama PPKM Darurat.
Kebijakan penyekatan itu sebelumnya menyebabkan kemacetan parah pada Senin, 5 Juli 2021. Di Jalan Tol Dalam Kota yang mengarah ke Pluit, misalnya. Antrean kendaraan mengular hingga 7 kilometer imbas dari banyaknya pengemudi yang tertahan di pintu keluar Tol Polda Metro Jaya dan DPR karena adanya pemeriksaan dari petugas kepolisian.
Petugas kepolisian melakukan penyekatan di Simpang Fatmawati, Jakarta, Sabtu, 10 Juli 2021. Ditlantas Polda Metro Jaya kembali menambah dua titik penyekatan di wilayah Jakarta yaitu di Jalan Fatmawati dan Jalan Antasari. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Selain berimbas kemacetan di tol, pemberlakuan PPKM Darurat hari ketiga mengakibatkan kemacetan di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat dan Jalan Gatot Subroto, Semanggi, Jakarta Selatan. Kemacetan mengular imbas masyarakat yang tak bisa melintas ke jalan tempat mereka bekerja, karena penutupan jalan yang dilakukan kepolisian.
Kemacetan juga terjadi di Jalan Kramat Raya mengarah ke Senen. Antrean kendaraan mengular dari perempatan Matraman hingga seberang Hotel The Acacia. Hal ini disebabkan masyarakat harus memutar balik kendaraan, imbas penyekatan. Pemandangan serupa juga terjadi di Jalan Pramuka sampai ke Jalan Penataran dekat Tugu Proklamasi.
Selanjutnya kemacetan mulai turun drastis pada hari kelima penerapan PPKM Darurat