Musyafak berdalih, PNS kementeriannya yang terkonfirmasi positif Covid-19 tidak hanya bekerja di lingkungan kantor pusat. Mereka tersebar di seluruh unit pelaksana teknis di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Ia pun menampik jumlah pegawai yang dinyatakan positif Covid-19 mencapai 600. Faktanya, kata dia, jumlah itu lebih sedikit daripada yang dilaporkan, yakni sekitar 200 orang.
Untuk mencegah kantor membandel, anggota fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana meminta Anies Baswedan tidak berhenti pada tataran teatrikal. Pernyataan itu disampaikam William setelah Anies menyidak dan marah-marah ke dua perusahaan pelanggar PPKM Darurat di Sudirman Selasa, 6 Juli lalu.
“Jangan sampai kemarahan pak Anies berhenti sampai aksi teatrikal semata namun harus dilanjutkan oleh tindakan penegakan protokol PPKM Darurat yang nyata kepada pelanggar prokes,” ujar William dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 7 Juli 2021.
Menurut William PSI, kemarahan Anies Baswedan adalah gestur politik yang tepat. Namun sayangnya, ujar dia, masih banyak pelanggaran protokol kesehatan. William menyarankan agar Anies Baswedan melakukan koordinasi yang lebih baik kepada organisasi kewilayahan untuk menegakkan protokol kesehatan.
“Organisasi kewilayahan harus terus dikoordinasi oleh Pak Anies seperti Satpol PP, Walikota sampai Lurah untuk terus melakukan penegakan protokol kesehatan karena Jakarta sekarang di titik nadir kesehatan, ketegasan diperlukan dalam waktu seperti ini," kata William.
Baca juga: Manajemen PT LMI yang Dimarahi Anies Baswedan Bantah Melanggar PPKM Darurat