DKI Jakarta Siap Grak Terapkan PPKM Darurat, Soal Bansos?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana di salah satu pusat perbelanjaan sebelum pelaksanaan PPKM Darurat Jawa - Bali di Jakarta, Selasa, 29 Juni 2021. Seluruh pusat perbelanjaan, mal dan pusat perdagangan ditutup pada 3-14 Juli 2021 pada masa PPKM Darurat, sementara supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. ANTARA/Galih Pradipta

    Suasana di salah satu pusat perbelanjaan sebelum pelaksanaan PPKM Darurat Jawa - Bali di Jakarta, Selasa, 29 Juni 2021. Seluruh pusat perbelanjaan, mal dan pusat perdagangan ditutup pada 3-14 Juli 2021 pada masa PPKM Darurat, sementara supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. ANTARA/Galih Pradipta

    Kepala Dinas Sosial Premi Lasari mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait hal itu. “Kita tunggu kebijakan pempus, ya,” ujar Premi Lewat pesan pendek.  

    Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mujiyono mengatakan akan sulit menerapkan PPKM Darurat di Ibu Kota jika tak ada bantuan dari pemerintah pusat.

    Menurut dia, saat ini keuangan DKI tak memadai untuk hal itu, dilihat dari pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengatakan tanpa bantuan dari pusat, ekonomi di DKI akan berantakan.  

    Anggota DPRD DKI itu menyebut sebelum menerapkan PPKM Darurat pemerintah provinsi perlu mempertimbangkan neraca keuangan daerah. Terlebih, kata dia, sulit melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengalokasikan dana yang dibutuhkan selama PPKM Darurat berlangsung.

    "Artinya, kalau angka-angkanya digeser, bagaimana dengan cash flow DKI? Tetap yang jadi pertimbangan adalah realisasi PAD," tutur dia. 

    Penerapan PPKM Darurat mengundang respon beragam dari masyarakat Ibu Kota. Sebagian sepakat, namun, ada juga yang mengkritik kebijakan tersebut. Wilon, 20 tahun, mengatakan bahwa PPKM Darurat adalah kebijakan terbaik untuk saat ini. Ia pun berharap kondisi pandemi Covid-19 dapat membaik setelah penerapan tersebut.  

    Berbeda dengan Wilon, Tasya, 21 tahun, menganggap penerapan PPKM Darurat sudah terlambat.

    Menurut dia, pemerintah harus bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat selama 18 hari penerapan kebijakan itu.

    Jika tidak, kata dia, PPKM Darurat hanya akan memperparah keadaan. “Karena masyarakat tetap saja harus terpaksa keluar rumah untuk mengakses fasilitas, bantuan, serta barang kebutuhan pokok,” kata Tasya. 

    Ketua Asosiasi Perusahaan Pusat Belanja Indonesia DPD DKI Ellen Hidayat mengatakan 85 anggota organisasinya akan menuruti aturan yang diterapkan selama PPKM Darurat. Meski begitu, Ellen mengatakan tak menutup kemungkinan pusat perbelanjaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya.

    “Hal ini yang sebenarnya membuat kami sangat prihatin pada situasi semua masyarakat harus dapat meningkatkan dan menjaga kesehatan pribadi dan keluarganya sehingga membutuhkan penghasilan untuk dapat bertahan,” ujar Ellen hari ini.  

    APPBI DKI, kata Ellen, meminta kepada pemerintah daerah selama PPKM Darurat agar dapat mengurangi besaran PBB, meniadakan pajak PB1 untuk restoran, reklame, dan pajak parkir.

    Baca juga : Begini 7 Satgas Polda Metro Jaya Kawal PPKM Darurat Mulai 00.00 Malam Ini

    ADAM PRIREZA | ZEFANYA APRILIA | LANI DIANA | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.