DKI Jakarta Siap Grak Terapkan PPKM Darurat, Soal Bansos?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana di salah satu pusat perbelanjaan sebelum pelaksanaan PPKM Darurat Jawa - Bali di Jakarta, Selasa, 29 Juni 2021. Seluruh pusat perbelanjaan, mal dan pusat perdagangan ditutup pada 3-14 Juli 2021 pada masa PPKM Darurat, sementara supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. ANTARA/Galih Pradipta

    Suasana di salah satu pusat perbelanjaan sebelum pelaksanaan PPKM Darurat Jawa - Bali di Jakarta, Selasa, 29 Juni 2021. Seluruh pusat perbelanjaan, mal dan pusat perdagangan ditutup pada 3-14 Juli 2021 pada masa PPKM Darurat, sementara supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. ANTARA/Galih Pradipta


    Selama PPKM Darurat berlaku, Mal, pusat belanja, dan pusat perdagangan ditutup 100 persen.

    Adapun supermarket, pasar, dan toko kelontong kapasitas pengunjungnya dibatasi hingga 50 persen. Waktu beroperasi sektor tersebut pun dikurangi hingga pukul 20.00 WIB.

    Selain itu, tempat makan dilarang melayani pesanan untuk disantap di tempat. Pemerintah juga memutuskan kegiatan belajar mengajar serta peribadahan 100 persen dilakukan di rumah. 

    Pascapengumuman oleh Jokowi, Anies Baswedan menyatakan pihaknya siap melaksanakan PPKM Darurat. Ia mengatakan telah berkoordinasi secara intensif dalam beberapa hari terakhir dengan pemerintah pusat terkait penerapan itu.

    "Jadi seluruh jajaran Pemprov, Kodam, Polda Metro Jaya, semua sudah koordinasi. Begitu diumumkan, kami laksanakan," kata Anies pada Kamis, 2 Juli 2021.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu malam, 16 Juni 2021. TEMPO/Lani Diana

    Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov tak segan-segan memberi sanksi jajarannya yang tidak melaksanakan tugas.

    Selain itu, ia menyebut bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemprov DKI akan meningkatkan pengawasan untuk kantor sektor non esensial dan esensial agar benar-benar mengikuti aturan.

    “Nanti akan ada operasi, pengawasan, pemantauan dan kita akan tingkatkan. Kita akan hadirkan aparat sesuai dengan kebutuhan, dengan jumlah yang kita miliki,” tutur dia. 

    Pemprov DKI hingga saat ini belum mengumumkan apakah akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat selama PPKM Darurat diterapkan.

    Selanjutnya: Soal Bansos PPKM Darurat?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.