DKI Jakarta Siap Grak Terapkan PPKM Darurat, Soal Bansos?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana di salah satu pusat perbelanjaan sebelum pelaksanaan PPKM Darurat Jawa - Bali di Jakarta, Selasa, 29 Juni 2021. Seluruh pusat perbelanjaan, mal dan pusat perdagangan ditutup pada 3-14 Juli 2021 pada masa PPKM Darurat, sementara supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. ANTARA/Galih Pradipta

    Suasana di salah satu pusat perbelanjaan sebelum pelaksanaan PPKM Darurat Jawa - Bali di Jakarta, Selasa, 29 Juni 2021. Seluruh pusat perbelanjaan, mal dan pusat perdagangan ditutup pada 3-14 Juli 2021 pada masa PPKM Darurat, sementara supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. ANTARA/Galih Pradipta

     

    "Pengetatan mobilitas penduduk intra dan antar wilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif, dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi," tertulis pada poin pertama dalam slide yang dimaksud. 

    Kebutuhan lain yang diperlukan Pemprov DKI adalah tambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. Dalam rapat, Anies menyampaikan, DKI membutuhkan tambahan 2.156 petugas tracing profesional dan 5.139 vaksinator. Tenaga vaksinator ini terdiri dari 2.050 nakes dan 3.089 non-nakes. 

    Tenaga kesehatan di rumah sakit, menurut Pemprov DKI, dapat dipenuhi dari kalangan mahasiswa dan dosen. Anies Baswedan juga meminta bantuan tenaga pelacak profesional di lapangan sebanyak 2.156 orang. Mereka dibutuhkan untuk melakukan pelacakan terhadap 15-30 orang per 100 ribu penduduk.

    Pada poin ketiga, Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta membutuhkan regulasi seputar hasil pemeriksaan swab antigen. Pasien yang dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani tes antigen diharapkan dapat ditangani di rumah sakit jika bergejala sedang dan kritis. Pembiayaan rumah sakit juga bisa diklaim ke pemerintah.

    Kebutuhan dukungan keempat dalam penerapan PPKM Darurat adalah soal komunikasi. "Komunikasi publik secara lebih intensif terkait keamanan, efektivitas, dan kehalalan vaksin," kata Anies Baswedan.

    Selanjutnya: Mal, pusat belanja dan pusat perdagangan ditutup 100 persen...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.