Pasalnya, menurut Saleh, bantuan subsidi pekerja bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Sedangkan daya beli adalah salah satu cara memulihkan ekonomi nasional. "Kalau daya beli bagus, maka ekonomi jalan. Industri jalan, toko buka lagi, pekerja bekerja dengan baik," tutur dia.
Kalaupun dananya tidak cukup, Saleh mengatakan pemerintah bisa melanjutkan program tersebut dengan sasaran yang berbeda. Misalnya, kalau kemarin menyasar pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan, bisa alihkan ke pekerja dengan gaji di bawah upah minimum regional dan para pekerja informal.
Tak hanya dari DPR, desakan untuk pemerintah melanjutkan bantuan subsidi upah juga bergulir dari kalangan serikat buruh hingga pengusaha. Misalnya saja Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang meminta program subsidi upah dilanjutkan.
Pasalnya, menurut dia, program ini sangat membantu menjaga daya beli buruh. Bahkan ia mengatakan KSPI bakal mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan program tersebut.
Selain dilanjutkan, Iqbal juga berharap kepesertaan program ini diperluas, termasuk untuk buruh yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga akan semakin banyak buruh yang menerima subsidi upah tersebut.
"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Februari 2021.
Senada dengan Iqbal, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menilai bantuan subsidi upah untuk para pekerja sebaiknya dilanjutkan, sebelum ekonomi benar-benar pulih dari dampak pandemi.