Pada 2020, Ida mengatakan realisasi bantuan subsidi upah mencapai 98,8 persen. Bantuan tersebut diperkirakan ikut menggenjot pertumbuhan ekonomi 0,2 persen. "Dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 1,79 kali lipat dari multiplier effect yang ditimbulkan."
Tahun ini, pemerintah berencana menaikkan kembali alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional menjadi sekitar Rp 619 triliun dari yang diproyeksikan semula Rp 533,1 triliun. Dengan proyeksi kenaikan itu, artinya nilai anggaran pemulihan ekonomi di 2021 makin mendekati yang dialokasikan pada tahun 2020 yang sebesar Rp 695,2 triliun.
"Ini menunjukkan dukungan fiskal untuk menangani covid-19 masih menjadi prioritas penting," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip dari Antara, Rabu, 3 Februari 2021.
Sri Mulyani memaparkan, dari total nilai Rp 619 triliun itu, tercatat anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 150,96 triliun di 2021. Beberapa program yang masuk kelompok perlindungan sosial antara lain Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, kartu sembako, Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai desa, bantuan sosial tunai untuk 10 juta penerima manfaat, subsidi kuota internet, dan diskon listrik.
Di samping alokasi untuk perlindungan sosial, pemerintah juga mengalokasikan Rp 104,7 triliun untuk sektor kesehatan, Rp 141,36 triliun untuk program prioritas, dan Rp 150,06 triliun untuk dudukan kepada pelaku usaha, mikro, keci, menengah, serta korporasi.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mempertimbangkan kembali soal keberlanjutan program subsidi gaji. "Kalau ada niat pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu dipertimbangkan ulang," ujarnya.
Sejak awal pemerintah menggulirkan program bantuan subsidi upah di pertengahan 2020, ia mengaku telah meminta agar bantuan itu diperluas sasarannya. Sehingga, bantuan tersebut juga bisa menyentuh pekerja yang tidak terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.