Selain perkara biaya, instruksi baru dari Jokowi akan mengubah skema vaksinasi yang telah disiapkan pemerintah. Sebelumnya tanggung jawab untuk vaksin gratis diberikan kepada Kementerian Kesehatan, sementara vaksin mandiri akan diatur Kementerian BUMN melalui PT Bio Farma (Persero).
Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma (Persero) Bambang Heriyanto mengatakan perusahaan masih menunggu rencana detail dari Kementerian Kesehatan terkait skema distribusi vaksin dan vaksinasi Covid-19. Namun, ia berujar sistem satu data yang sebelumnya telah disiapkan perseroan untuk vaksinasi mandiri bisa saja diimplementasikan untuk vaksinasi gratis oleh pemerintah. "Selama ini kan BUMN akan support semua program pemerintah," ujar dia.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Nadia Tarmizi mengatakan lembaganya tengah membahas perubahan kebijakan vaksinasi tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait. "Kami akan konsolidasi dulu. Teknisnya akan dibahas."
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan perubahan kebijakan tersebut membuat peta jalan vaksinasi butuh penyempurnaan. Namun, ia menuturkan sejumlah tahapan vaksinasi bersifat fleksibel dan bergantung kepada kondisi wabah serta pengembangan vaksin.
Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, berpendapat keputusan perubahan skema vaksinasi itu menjadi momentum Kementerian Kesehatan untuk memperbaiki peta jalan imunisasi. Ia menyarankan pemerintah mendata sasaran vaksinasi per pulau agar program itu berjalan efektif. Lalu, pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menekan angka penularan wabah serendah mungkin.
CAESAR AKBAR | ROBBY IRFANY | DEWI NURITA | FRISKI RIANA | GHOIDA RAHMAH