Kisruh Kenaikan Tunjangan DPRD DKI di Tengah Pandemi

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI gaduh saat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengungkap adanya rencana kenaikan tunjangan anggota dewan dalam Rancangan APBD 2021.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan tak pantas gaji anggota DPRD naik di tengah pandemi Covid-19. "Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," ujar Michael.

Sontak pernyataan PSI ini menyengat anggota DPRD yang lain. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono salah satunya. Ia mengatakan, PSI berselancar dalam kemunafikan ketika menyatakan menolak rencana tersebut.

Padahal Gembong mengungkapkan dalam rapat sebelumnya PSI sudah setuju mengenai hal ini. "Saya sudah perintahkan, semua anggota untuk menarik pembahasan APBD 2021 sebagai konsekuensi kami dipermalukan di tengah masyarakat," ujar Gembong dalam rapat DPRD, yang rekamannya diperoleh Tempo.

Gembong mengingatkan PSI untuk tak melakukan cara-cara yang tidak elegan. Sebab, kata dia, semua prosedur sudah disetujui oleh PSI. "Tidak ada prosedur yang tidak disetujui oleh PSI," kata Gembong.

Dalam dokumen rancangan anggaran rencana kegiatan tahunan atau RKT yang beredar luas, total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 8.383.791.000 per anggota. Jika ditotal secara keseluruhan 106 anggota maka untuk tahun depan anggota legislatif menghabiskan Rp 888.681.846.000 dalam setahun.

Anggaran tersebut naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya