Pengurus Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Anwar Razak juga mengkritik rencana kenaikan tunjangan reses dan sosialisasi peraturan daerah (perda) DPRD DKI Jakarta. Hal ini dinilai sebagai akal licik untuk menaikkan penghasilan anggota dewan.
"Ini akal licik anggota DPRD DKI Jakarta untuk menaikkan penghasilan saat tidak ada pantauan publik," katanya.
KOPEL curiga selama ini pembahasan anggaran dilaksanakan di luar Jakarta, yakni di Hotel Grand Cempaka Cisarua Bogor, untuk memuluskan rencana legislator Kebon Sirih menaikkan tunjangan. "Ternyata mereka punya rencana terselubung menaikkan tunjangan anggota DPRD," ujar Anwar.
Menurut Anwar, tunjangan dan gaji anggota DPRD DKI jelas hitungannya dalam PP 18 tahun 2017. Dasar hitungannya adalah gaji pokok gubernur. "Jadi bila tunjangan naik, berarti sudah tidak wajar."
Seharusnya, kata Anwar, Pemerintah DKI Jakarta bertahan tidak menaikkan dan Kemendagri mengoreksi. Bukan malah sama-sama berselingkuh mendukung kenaikan itu.
Menurut dia, tunjangan reses dan sosialisasi Perda memang tidak detail diatur besarannya dalam PP 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Anggota DPRD. Tapi jelas disebutkan bahwa besarannya harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. "Saat Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta turun drastis dan bahkan berutang ke pusat untuk pemulihan ekonomi, kenaikan tunjangan itu akal licik menguras APBD," kata Anwar.
Dalam situasi saat ini seharusnya anggaran reses dan biaya-biaya sosialisasi dan perjalanan diturunkan karena lebih banyak dilakukan secara daring (online). "KOPEL Indonesia berharap rencana ini bisa dikoreksi Kemendagri dan meminta eksekutif tidak ikut dalam permainan anggaran DPRD DKI Jakarta ini karena hal ini akan sangat menyakitkan hati warga Jakarta," kata Anwar.
PSI pun berharap Gubernur Anies Baswedan membatalkan usulan anggaran tersebut. "Kami mohon Pak Anies tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini," kata Michael Victor Sianipar.
Michael pun mengingatkan bahwa polemik anggaran antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, kata dia, pada 2015 saat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menolak anggaran sebesar Rp 8,8 triliun. Pun pada akhir 2015 di mana Ahok menolak anggaran perjalanan dinas Rp 2 juta per orang. “Gubernur adalah pemilik otoritas tertinggi untuk urusan anggaran di Pemprov DKI. Jadi, nasib anggaran RKT ada di tangan Pak Anies,” ujar Michael.
