Pada 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta sehingga gaji bersih Rp 111 juta, sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp 173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Mujiyono angkat suara soal gaduh kenaikan tunjangan DPRD pada RAPBD DKI 2021.
Menurut Mujiyono, besaran tunjangan yang naik dalam usulan kenaikan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) pada KUA-PPAS hanya untuk perumahan dan komunikasi.
Dalam usulan RKT tersebut, tunjangan perumahan anggota DPRD DKI naik dari Rp 60 juta menjadi Rp 105 juta. Tunjangan komunikasi naik dari Rp 21 juta menjadi Rp 35 juta.
“Total kenaikan tunjangan Rp 59 juta. Dipotong pajak PPh, dikali 90 persen, jadinya Rp 53 juta. Tunjangan lain tidak naik. Sisanya anggaran yang lain buat kegiatan untuk masyarakat,” ujar dia saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis, 3 Desember 2020.
Mujiyono menuturkan usul kenaikan tunjangan dewan pertama kali muncul dalam rapat pimpinan gabungan panitia khusus rencana kerja tahunan (RKT) dan revisi tata tertib dewan. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, kata dia, saat itu menginformasikan bahwa akan diusulkan kenaikan tunjangan dewan karena sudah tiga tahun tidak naik.
Saat rapat, ujar Mujiyono seluruh fraksi termasuk Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad setuju. Setelah disetujui semua legislator, pansus dibentuk membahas RKT itu. Politikus Partai Demokrat itu menuturkan dalam rapat pansus PSI mengirim dua anggotanya yaitu Anggara Wicitra dan Justin Adrian Utayana. Seluruh wakil fraksi dalam pansus RKT menyetujui usul tunjangan. PSI juga menandatangani notulensinya.
Sebagai ketua Komisi A, Mujiyono mengakselerasikan usulan itu dengan anggaran kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD. Maka muncul angka Rp 580 miliar di Sekretariat DPRD DKI, untuk penambahan tunjangan dan kegiatan yang ada di dewan.
Saat disampaikan ada penambahan Rp 580 miliar, PSI menyetujui penambahan itu. Total tambahan di Sekretariat DPRD mencapai Rp 620 miliar. Sebesar Rp 580 miliar di antaranya untuk berbagai kegiatan dewan. "Kenapa di forum Badan Anggaran dan pansus tidak protes? Di ujung jalan mereka balik badan," ujarnya.
Michael Victor Sianipar mengatakan bahwa partainya telah memutuskan menolak rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta. Pembahasan anggaran yang menyangkut hak anggota dewan sudah melalui rapat internal PSI antara anggota fraksinya di DPRD dengan Dewan Pimpinan Pusat.
Keputusan partai itu menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan di rapat paripurna. “Jika tidak dilaksanakan, akan ada sanksi disiplin partai yang tegas,” kata Michael, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 November 2020.
Menanggapi kisruh ini, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai kenaikan gaji hanya akan membebani rakyat, terutama di masa pandemi Covid-19.
"DPRD jangan terlalu nafsu minta kenaikan pendapatan saat pandemi Corona dan di saat transaksi ekonomi lagi anjlok," kata Ucok dalam pernyataannya di Jakarta, Ahad, 29 November 2020.
Uchok mengingatkan anggota legislatif seharusnya tidak terburu-buru menaikkan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) yang di dalamnya antara lain terdapat gaji anggota legislatif tersebut. Uchok menilai rencana gaji naik tersebut malah akan memberatkan rakyat sehingga sebaiknya rencana tersebut ditunda terlebih dahulu.
"DPRD itu wakil rakyat, jadi jangan memaksa rakyat yang sedang sulit ekonomi untuk memaksa rakyat bayar pajak melalui menaikkan pendapatan," ujar Uchok.