Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan penempatan komisaris dengan latar belakang afiliasi politik merupakan hal yang tidak terhindarkan. Sebab, secara realistis, ia melihat BUMN hidup di dalam lingkungan dengan para pemangku kepentingan yang berupaya menanamkan pengaruhnya.
"Jadi calon dengan background politik juga tidak terhindarkan. Yang penting mereka profesional dan melepaskan atribut dan afiliasi politik saat ditunjuk sebagai dewan komisaris," tutur Toto.
Di samping itu, ia mengatakan para komisaris terpilih sebaiknya memiliki kompetensi dasar paling tidak paham membaca analisis keuangan perseroan, paham nature of business perseroan, serta paham regulasi yang mengatur industrinya.
Dengan demikian, Toto mengatakan penunjukan relawan sah-sah saja, sepanjang rekam jejak kompetensinya sesuai kebutuhan, tidak memiliki catatan tercela, serta memiliki waktu yang cukup sebagai anggota dewan komisaris. Selanjutnya, ia menyarankan pemerintah terus memantau kinerja para dewan komisaris yang telah ditunjuk.
"Kalau dalam periode setahun menjabat misalnya tidak perform, maka yang bersangkutan bisa dicopot saja," ujar Toto.
Tempo mencoba menghubungi Ulin terkait penunjukannya sebagai komisaris independen ITDC. Namun, hingga berita diturunkan, pesan yang dikirimkan Tempo tidak dibalas.
CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY | HENDARTYO HANGGI