Di sisi lain, beberapa fraksi juga mengkritisi gaya kepemimpinan Anies. Ketua Fraksi Partai Golkar Basri Baco menilai tidak ada harmonisasi kelembagaan yang baik antara eksekutif dan legislatif.
Anies, lanjut dia, terkesan sebagai pemilik tunggal Jakarta lantaran kerap membuat kebijakan tanpa koordinasi dengan dewan. Fraksi Partai Demokrat pun sepakat dan meminta Anies berkoordinasi dengan legislatif setiap akan membuat kebijakan.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menganggap renggangnya hubungan ini merupakan buntut dari perseteruan Pilkada DKI yang tak selesai. Mayoritas politikus Kebon Sirih, Jakarta Pusat yang tak mendukung Anies merepresentasikan anggota dewan yang anti Anies.
"Makanya begitu banyak kebijakan Anies yang kemudian diprotes, dikomplain, di-bully, dan seterusnya. Ini adalah efek dari konflik politik yang tidak berkesudahan," ucap dia.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Purwanto mengapresiasi realisasi program Anies yang menurutnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, dia menyinggung soal kurangnya kontrol terhadap anak buah.
Inspeksi kinerja bawahan, tutur dia, diperlukan mengingat beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum bekerja secara optimal. "Dia harus banyak sidak untuk melihat mencari tahu bahwa laporan itu perlu kesesuaian dengan realita di lapangan."
IMAM HAMDI | ANTARA