TEMPO.CO, Jakarta - Tiga tahun Anies Baswedan menjadi nahkoda Ibu Kota. Beberapa janji politiknya ada yang sudah terealisasi, namun sejumlah kritik dilontarkan kepada gubernur yang awalnya dilantik bersama wakilnya Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017 ini. Lalu diganti Ahmad Riza Patria pada April 2020.
Kritikan datang dari sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) misalnya yang menyoroti transparansi anggaran. Anggota Fraksi PSI DPRD, William Aditya Sarana, menilai Anies belum bisa meningkatkan sistem transparansi anggaran setelah menjabat tiga tahun.
Baca Juga: DPRD DKI dan Gubernur Tak Harmonis, Pengamat: Apalagi Ada PSI yang Anti Anies
"Saya melihat ada kemunduran transparansi anggaran. Itu menjadi perhatian kami," kata dia dalam diskusi daring bertema tiga tahun pemerintahan Anies Baswedan, Kamis, 15 Oktober 2020.
Ketidakterbukaan ini justru membuat masyarakat sulit mengawasi. Dia berujar, saat ini masyarakat seakan hanya diminta untuk menerima anggaran yang telah dibahas dengan pemerintah dan DPRD saja.
Padahal, menurut dia, gubernur sebelumnya telah membuka pembahasan anggaran DKI sejak pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sementara di pemerintahan Anies, DKI baru mengunggah rencana penggunaan anggaran setelah KUA-PPAS disahkan.
Sementara itu, Fraksi PKB-PPP meminta Anies fokus menangani banjir di sisa masa kepemimpinannya. Ketua Fraksi PKB-PPP Hasbiallah Ilyas mengingatkan jangan sampai banjir kembali meluluhlantakkan Ibu Kota seperti awal 2020 ini.
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin
-
Ratusan Rumah di Luwu Sulawesi Selatan Terendam Banjir setelah Hujan 10 Jam
-
BNPB: Hujan Lebat 10 Jam, Lebih dari 100 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Luwu
-
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya
-
NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin
8 jam lalu
Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU
Ratusan Rumah di Luwu Sulawesi Selatan Terendam Banjir setelah Hujan 10 Jam
12 jam lalu
Kendati mulai surut, BNPB mengantisipai banjir susulan.
BNPB: Hujan Lebat 10 Jam, Lebih dari 100 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Luwu
13 jam lalu
BNPB menyatakan, hujan lebat selama 10 jam menyebabkan banjir di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya
14 jam lalu
Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.
NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas
15 jam lalu
Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan partainya siap berkoalisi kembali dengan PKS di Pilkada Serentak 2024.
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan
15 jam lalu
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi mendukung inisiatif dan langkah Prabowo-Gibran merangkul semua komponen bangsa.
Senyum Berat Anies saat Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024
16 jam lalu
Prabowo menyempatkan diri untuk menyapa Anies dan Cak Imin saat penetapan di KPU
Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator
1 hari lalu
Perludem menyatakan bahwa MK masih menjadi 'mahkamah kalkulator' karena putusan sengketa pilpres masih berlandaskan selisih hasil suara.
Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK
1 hari lalu
Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.
PKS Sambangi NasDem, Disambut Jajaran tanpa Surya Paloh
1 hari lalu
PKS menyambangi NasDem sehari usai putusan MK. Mereka disambut jajaran petinggi NasDem, namun Surya Paloh tak nampak hadir.