Tak cuma itu, Hasbiallah juga mengingatkan program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) nol rupiah yang jadi andalan Anies saat kampanye Pilkada 2017. Politikus PKB ini menilai, program DP nol rupiah harus dimaksimalkan lagi oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro.
Sarana Jaya terlebih dulu membangun rumah DP nol di Klapa Village, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kemudian disusul Jakpro yang mendirikan hunian terjangkau di Cilangkap, Jakarta Timur.
"Rumah (DP) nol rupiah sampai hari ini belum maksimal, padahal sebelum pandemi ini seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang DP nol rupiah," ucap Hasbiallah.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyampaikan program ini menyisakan banyak pertanyaan. Pertanyaan yang dimaksud seputar syarat calon peminat bukan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan bantuan DP sebagai pinjaman tetap yang harus dicicil pengembaliannya.
Lalu skema cicilan bunga lima persen selama 20 tahun, Padahal tambah Nirwono, masa jabatan gubernur hanya lima tahun. Menurut dia, Anies telah berjanji menyediakan 30 ribu rumah per tahun yang tertuang dalam RPJMD.
Akan tetapi, dia mempertanyakan apakah target itu sudah terealisasi. Janji rumah DP nol rupiah pun dianggap tidak berjalan lancar. Padahal kebutuhan rumah sangat mendesak bagi warga Ibu Kota.
"Saya tidak melihat ada program yang signifikan dari program ini (DP nol rupiah)," ujarnya.
