TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan polisi menangkap 1.192 orang yang diduga terlibat kerusuhan dalam demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020. Dari ribuan orang tersebut, polisi mengerucutkannya hingga akhirnya menetapkan 87 orang sebagai tersangka kerusuhan.
Namun dari jumlah tersebut, 7 orang yang ditahan di Mapolda Metro Jaya. Sedangkan 80 orang lainnya tak ditahan karena hanya disangkakan Pasal 212, 216 KUHP tentang melawan petugas dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan dengan ancaman dua tahun penjara.
Baca Juga: Demo Tolak Omnibus Law di DKI Berakhir Ricuh, BEM Trisakti Bilang Begini
"Kalau yang 7 ini ancamannya di atas 5 tahun jadi ditahan," ujar Yusri Yunus saat dihubungi, Sabtu, 10 Oktober 2020.
Ia menerangkan ketujuh tersangka yang ditahan itu dikenakan Pasal 170 KUHP tentang menyerang petugas dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Mereka terbukti melakukan pengeroyokan terhadap aparat kepolsian.
Namun demikian, tingginya angka perusuh yang ditangkap polisi itu tak diikuti dengan kemudahan lembaga bantuan hukum memberikan pendampingan kepada para demonstran yang ditangkap.
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur mengatakan, hingga Sabtu siang ini pihaknya masih dihalang-halangi aparat memberikan bantuan hukum dan kesulitan mendapatkan data pasti jumlah keseluruhan massa aksi yang ditangkap oleh pihak kepolisian.
"Data ini diperlukan karena banyaknya massa aksi yang sampai sekarang dilaporkan hilang dan belum diketahui keberadaannya," kata Isnur dalam keterangan tertulis.
