TEMPO.CO, Jakarta - Ketika ledakan di Beirut itu membuat ngeri mata dunia, Lebanon telah diguncang krisis sejak jauh hari.
Beirut hancur ketika ledakan 4 Agustus menewaskan 160 orang lebih dan melukai 5.000 lainnya. Entah bagaimana nasib 300.000 lainnya yang kehilangan tempat tinggal karena ledakan.
Dan sewaktu Presiden Prancis Emmanuel Macron menawarkan dukungan kepada rakyat Lebanon, warga Lebanon memohon perubahan kepada Prancis dan dunia.
"Inisiatif politik yang kuat harus dilakukan untuk memerangi korupsi, untuk menerapkan transparansi dan untuk melaksanakan reformasi yang diajukan dua tahun lalu," kata Macron pada konferensi donor internasional di Paris, dikutip dari Reuters, 11 Agustus 2020.
Bagi Lebanon, ledakan yang diyakini berasal dari 2.750 ton amonium nitrat, bahan kimia pembuat pupuk dan peledak, semakin mencekik setelah kejatuhan ekonomi dan krisis virus corona.
Lebanon seperti perumpamaan "sudah jatuh tertimpa tangga pula".
Para pengunjuk rasa bentrok dengan pasukan keamanan Lebanon di pusat kota Beirut, Lebanon, Sabtu, 8 Agustus 2020. Massa berhasil membobol kantor Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ekonomi. (Xinhua/Bilal Jawich)
Dari krisis ke krisis
Pada era 1950-an Lebanon punya julukan "Swiss dari Timur Tengah" karena kekuatan finansial dan stabilitasnya.
Tapi Bank Dunia telah memperingatkan November lalu, sepertiga warga Lebanon dengan total populasi 6,1 juta hidup di bawah garis kemiskinan pada 2019, Euronews melaporkan. Angka ini bisa naik hingga 50% tahun ini.
Mata uang Lebanon pada saat itu sudah mulai terjun bebas dan kehilangan 80 persen nilainya terhadap dolar AS.
Guncangan mata uang dipicu oleh apa yang digambarkan sebagai skema Ponzi yang dilakukan negara.
Untuk menjaga perekonomian tetap bertahan, selama bertahun-tahun bank sentral meminjam uang dari bank swasta. Untuk menarik lebih banyak uang, lembaga keuangan ini menawarkan suku bunga yang semakin tinggi kepada pemegang rekening: warga Lebanon dan diaspora.
Tetapi kekhawatiran atas sistem ini, korupsi politik dan penyusutan pengiriman uang dari diaspora, akhirnya membuat uang yang disadap ke bank sentral mengering, menghancurkan seluruh sistem.
Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa ekonomi Lebanon akan berkontraksi sebesar 12% tahun ini. Proyeksi ini jauh lebih buruk daripada rata-rata penurunan 4,7% dalam perkiraan produksi untuk Timur Tengah dan Asia Tengah, dikutip dari CNN.
Lebanon gagal membayar sebagian utangnya pada bulan Maret dan berupaya untuk mendapatkan pinjaman US$ 10 miliar (Rp 147 triliun) dari IMF, tetapi pembicaraan terhenti bulan lalu.
Samira Hanna, 70 tahun, berjalan di dapurnya sambil memegang lilin akibat pemadaman listrik, di Beirut, Lebanon 6 Juli 2020.[REUTERS / Mohamed Azakir]
Selama bertahun-tahun rakyat Lebanon juga telah menderita pemadaman listrik. Bagi banyak orang Lebanon, ketidakmampuan negara untuk menyalurkan listrik telah menjadi metafora untuk kegagalan negara yang lebih luas.
Perusahaan listrik negara Electricite du Liban (EdL) mengalami kerugian tahunan hingga US$ 2 miliar (Rp 30 triliun), sekitar sepertiga dari defisit anggaran Lebanon, menurut laporan Reuters.
Medio Juli Al Jazeera melaporkan bagaimana lampu lalu lintas mati karena negara tidak lagi memiliki anggaran listrik. Separuh dari lampu lalu lintas Beirut telah berhenti berfungsi, yang secara dramatis meningkatkan jumlah kecelakaan mobil.
Angka yang dibagikan oleh Pasukan Keamanan Internal dengan pusat manajemen lalu lintas Lebanon menunjukkan ada 33 kematian yang disebabkan oleh kecelakaan mobil di negara itu pada bulan Juni, menandai peningkatan 120 persen dibandingkan dengan April, ketika lampu lalu lintas di Beirut masih berfungsi, menurut laporan The National.
Sejak konferensi donor 2018 di Paris, Bank Dunia dan negara-negara Barat dan Arab telah siap dengan miliaran dolar AS untuk membantu Lebanon mengatur keuangan dan infrastrukturnya, dimulai dengan listrik, dengan satu syarat: Beirut harus memberlakukan reformasi, termasuk menunjuk sebuah regulator, memodernisasi jaringan dan akhirnya menaikkan harga listrik yang tidak berubah sejak 1990-an.
Selama dua tahun terakhir, para donatur telah menyaksikan dengan frustrasi ketika ekonomi Lebanon runtuh, reformasi mandek, dan politisi berdebat tentang di mana harus membangun pembangkit listrik baru.
Pada pertengahan Oktober, pemerintah mengusulkan pajak baru untuk tembakau, bensin, dan panggilan suara melalui layanan pesan seperti WhatsApp untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan, tetapi reaksi keras memaksa pemerintahan Saad Hariri untuk membatalkan rencana tersebut.
Politik sektarian memperdalam krisis