Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Data Kemiskinan Carut Marut, Program Pemerintah jadi Semrawut

image-gnews
Logo Te.co Blank
Logo Te.co Blank
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Akurasi data kemiskinan bagi pemerintah adalah keniscayaan mutlak. Apalagi data kemiskinan menjadi basis program bantuan sosial pemerintah. Tanpanya, penyaluran bansos dapat memicu konflik sosial karena tidak tepat sasaran.  

“Sehingga banyak orang yang berhak mendapatkan ternyata tidak mendapatkan, yang justru tidak berhak mendapatkan ternyata mereka mendapatkan,” ujar Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Yandri Susanto, dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII dengan pemerintah, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core)  Piter Abdullah mengatakan ketersediaan data yang akurat mengenai data kemiskinan sangat penting. Tanpa data yang akurat dan tersedia tepat waktu, kata dia, pemerintah akan memperburuk kondisi sosial di masa pandemi Covid-19.

"Keterlambatan bantuan sosial akan memicu permasalahan sosial. Masyarakat terdampak tidak bisa menunggu. Mereka butuh makan butuh pelayanan kesehatan dan sebagainya," kata Piter, Kamis, 2 Juli 2020.

Piter menuturkan dampak negatif wabah Covid-19 tidak bisa diremehkan. Yakni meningkatnya angka PHK yang berakibat pada lonjakan angka kemiskinan secara spontan. "Jutaan orang mendadak menganggur dan menjadi miskin. Kalau dibiarkan akan terjadi gejolak sosial. Mereka harus dibantu," ujarnya.

 

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan pemerintah bakal melakukan verifikasi dan validasi terbaru data terpadu kemiskinan tahun depan. Menurutnya, data tersebut sudah tidak bisa diandalkan lantaran hampir bisa dikatakan tidak ada pemerintah kabupaten/kota yang melakukan pembaharuan data sejak tahun 2015 silam. 

“Kami selama ini bukannya tidak mau, tapi aturan undang-undangnya  tidak mengamanatkan kami untuk memperbaiki data,” ujar Juliari di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 1 Juli 2020. 

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jaksa Agung dan Sri Mulyani Bahas Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Pembiayaan Ekspor Rp. 2,5 T

22 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Jaksa Agung dan Sri Mulyani Bahas Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Pembiayaan Ekspor Rp. 2,5 T

Jaksa Agung mengingatkan perusahaan debitur Batch 2 agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan JAM DATUN, BPKP, dan Inspektorat Kemenkeu.


Pembatasan Barang Impor Penumpang Menuai Kritik, Stafsus Sri Mulyani: Mohon Bersabar

3 hari lalu

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, saat ditemui di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Pembatasan Barang Impor Penumpang Menuai Kritik, Stafsus Sri Mulyani: Mohon Bersabar

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi maraknya kritik terhadap penerapan pembatasan barang impor penumpang.


Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

5 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) blokir anggaran Rp 501 miliar. Ikuti keputusan Sri Mulyani.


Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

6 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

Bappenas menyebut bahwa program makan siang gratis mencontoh kebijakan yang sudah ada di sejumlah negara berpendidikan maju.


5 Koruptor Ini Nyaris Vonis Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?

7 hari lalu

Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, kasus suap ini diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun. Instagram/Kemensos
5 Koruptor Ini Nyaris Vonis Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?

Dalam sejarah Indonesia, hanya ada satu koruptor divonis hukuman mati, kendati yang bersangkutan akhirnya meninggal karena sakit sebelum dieksekusi.


AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

7 hari lalu

Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

Amat langka mendengar kabar seorang koruptor dijatuhi hukuman mati, padahal UU Tipikor memungkinkannya. Seringka vonis mati untuk kasus narkoba.


Bappenas akan Adopsi Makan Siang Gratis dalam RPJMN usai Prabowo-Gibran Resmi Dinyatakan Menang oleh KPU

7 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Bappenas akan Adopsi Makan Siang Gratis dalam RPJMN usai Prabowo-Gibran Resmi Dinyatakan Menang oleh KPU

Bappenas menyebut program makan siang gratis akan masuk ke dalam RPJMN setelah Prabowo-Gibran dinyatakan menang oleh KPU.


FITRA Nilai Pemerintah Terlalu Terburu-buru Merumuskan Program Makan Siang Gratis

8 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
FITRA Nilai Pemerintah Terlalu Terburu-buru Merumuskan Program Makan Siang Gratis

Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, merespons soal rencana pemerintah menyusun kebijakan program makan siang gratis.


4 Tahun Tak Cair 100 Persen, Sri Mulyani Janjikan THR ASN 2024 Diberikan Tanpa Pemotongan

10 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
4 Tahun Tak Cair 100 Persen, Sri Mulyani Janjikan THR ASN 2024 Diberikan Tanpa Pemotongan

Setelah 4 tahun THR ASN tak dicairkan secara penuh alias tak 100 persen, pada 2024 menurut Menkeu Sri Mulyani ditetapkan diberikan tanpa pemotongan.


Terpopuler: Mengapa Jokowi Bolak-balik ke IKN, KNKT Temukan Pilot dan Kopilot Batik Air Tertidur saat Terbangkan Pesawat

10 hari lalu

Penerbangan Batik Air (BTK673) nomor pesawat PK-LUV pada 25 Januari 2024. Pilot dan kopilot tertidur hampir setengah jam sehingga pesawat yang mestinya mendarat di Cengkareng sempat nyasar sampai sekitar langit Cianjur-Sukabumi. Sumber: KNKT.
Terpopuler: Mengapa Jokowi Bolak-balik ke IKN, KNKT Temukan Pilot dan Kopilot Batik Air Tertidur saat Terbangkan Pesawat

Berita terpopuler: Apa yang diresmikan Jokowi bolak-balik ke IKN, investigasi KNKT temukan pilot dan kopilot Batik Air tidur saat terbangkan pesawat.