Juliari menuturkan persoalan penyaluran bansos menjadi pelik lantaran pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengusulkan nama penerima bansos di luar DTKS. "Akhirnya mulai keluar dinamika yang kadang disebut tidak tepat sasaran."
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan tidak sinkronnya data adalah permasalahan utama penyaluran bantuan sosial selama ini. Pasalnya, tidak ada lembaga yang menjadi acuan utama soal data untuk penyaluran bantuan sosial tersebut. Sehingga data di setiap kementerian atau lembaga, kerap berbeda-beda dan datanya tidak mutakhir.
Menurut Agus, seharusnya sinkronisasi data lebih mudah dilakukan di satu lembaga di era digital saat ini. Misalnya, dengan mengumpulkan data dari tataran RT, RW, dan terus hingga ke tingkat nasional. Data tersebut pun kemudian bisa dipadankan atau diverifikasi dengan data kependudukan melalui digitalisasi teknologi.
Ekonom senior Didik J Rachbini mengatakan pemerintah harus segera menertibkan carut marutnya data penerima bantuan sosial ini. Bila penyaluran tidak tepat sasaran, ia khawatir semakin banyak masyarakat jatuh miskin akibat program pemerintah yang tidak efektif.
"Kalau begini kan orang miskin akan bertambah banyak, misalnya kemarin dengan Covid-19 tiga bulan itu rakyat di bawah semakin menderita kalau tidak terproteksi, yang miskin akan tambah banyak dan kesehatan bisa tambah buruk," ujar Didik.
CAESAR AKBAR | ANDI IBNU | EGI ADYATAMA
