Hingga akhir pekan lalu, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Martuani Sormin menemukan adanya enam kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. "Iya benar, sedang kami pelajari oleh Direktorat Kriminal Khusus," ujar Martuani saat dihubungi. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono menuturkan, selain enam kasus di Sumatera Utara, kepolisian juga menemukan dua kasus penyelewengan dana bansos di Banten.
Awi menuturkan, modus dari kasus-kasus tersebut adalah dengan adanya pemotongan dana sebesar Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. Kendati demikian, untuk kasus dengan nilai kerugian kecil, akan diselesaikan dengan mediasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan penyaluran berbagai program bantuan sosial memang berpotensi lambat, bahkan tak tepat sasaran. Namun, dia mengatakan dalam perkembangannya, khususnya dalam situasi wabah corona seperti ini, pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan sosial dengan baik.
Selama ini penyaluran bantuan sosial bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Namun data tersebut disuplai oleh dinas sosial pemda. Permasalahannya tak semua dinas rajin memperbarui data tersebut. Pun jika rajin, sering kali data tersebut memiliki jarak waktu hingga tiga bulan sebelumnya, sebelum disetor ke Kementerian Sosial. “Kami juga buka sistem pengaduan yang bisa diakses kapan saja,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan ada 20 juta nama penerima bantuan sosial (bansos) yang belum sinkron dengan nomor induk kependudukan (NIK). Karena itu, masa pandemi Covid-19 ini diharapkan menjadi momen bagi perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ia mengatakan pemerintah akan merapikan adanya data tersebut baik verifikasi kesahihan maupun data baru yang berasal dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Sosial, realisasi Program Keluarga Harapan bulan April, Mei, dan Juni sudah mencapai 100 persen. Sedangkan realisasi penyaluran bansos tunai untuk warga, belum mencapai 100 persen. Tercatat, penyaluran tahap 1 baru mencapai 88,1 persen dan tahap 2 baru 87,33 persen. Sedangkan penyaluran tahap 3 direncanakan dilakukan pada pekan ketiga Juni 2020.
Juliari mengatakan kendala dalam penyaluran bansos tunai tersebut antara lain masih ada daerah yang belum memenuhi kuota, adanya daerah yang meminta penundaan penyaluran, penyaluran di daerah terpencil, jumlah loket pembayaran terbatas, serta keterbatasan dalam antrean lantaran adanya protokol Covid-19.
