Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peliknya Mengurai Benang Kusut Data Penerima Bantuan Sosial

image-gnews
Logo Te.co Blank
Logo Te.co Blank
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Benang kusut data penerima bantuan sosial harus segera diurai agar program pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat tepat sasaran. Persoalan data yang tak lekas tuntas disampaikan Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Yandri Susanto kepada Menteri Sosial Juliari Batubara.

Ia meminta perkara data kemiskinan rampung di era kepemimpinan Juliari, sehingga penyaluran bantuan bisa selesai dan efektif.

"Contoh di Cianjur ada 2.000 nama penerima bantuan yang tidak bisa dikonfirmasi. Ini harus diperbaiki," ujar Yandri dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Sosial, Rabu, 24 Juli 2020. Selain Yandri, Ketua DPR Puan Maharani juga mengevaluasi daftar penerima bantuan sosial.

Ia mengatakan pemerintah perlu melakukan perbaikan dan sinkronisasi data. Komisi VIII DPR telah membentuk Panitia Kerja Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan untuk bersama Julian. Puan berharap pembagian bansos di bulan Juli hingga September 2020 bisa berjalan lebih baik. 

Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy mengatakan bahwa hingga 21 Juni 2020, lembaganya telah menerima 1.269 pengaduan daring dari masyarakat terdampak Covid-19. Dari jumlah tersebut, 704 aduan masuk terkait dengan paket sembako, 24 aduan soal Program Keluarga Harapan, 24 aduan soal kartu prakerja, 486 aduan soal Bantuan Langsung Tunai, dan 31 aduan soal listrik PLN.

Salah satu aduan sempat masuk dari seorang warga bernama Soraya asal Jakarta Raya. Ia mengadu kepada Ombudsman lantaran merasa layak mendapatkan bantuan sosial sembako, namun namanya tidak terdaftar di pemerintah.

Laporan juga masuk dari warga bernama Nur, seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Dalam laporannya kepada Ombudsman, ia mengaku mengalami penurunan penghasilan selama pagebluk. Namun, namanya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, meski sudah menyerahkan berkas pendaftaran sebagai penerima bansos.

Setiap pekan di hari Jumat, Ombudsman merekapitulasi aduan-aduan yang masuk. Semua data direkapitulasi dan dikirimkan kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Desa untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, Ombudsman akan mengawasi hasil tindaklanjutnya pada satu pekan setelahnya.

Ahmad merangkum lima persoalan yang menyebabkan penyaluran bansos belum tepat sasaran. Pertama, adalah perkara data yang validasinya harus terus dilakukan. Kedua, soal kejelasan informasi kepada masyarakat yang masih kurang. Ketiga, pengawasan yang perlu diperketat hingga ke tataran RT, RW, atau Desa.

Selain itu, persoalan lainnya kerap ada penyimpangan di aparat, termasuk intimidasi bila ada warga yang melaporkan keluhan. 

Terakhir, muncul persoalan dari pengurus RT dan RW yang mengutip dana bansos tersebut. Para pengurus ini berdalih tidak adanya dana operasional saat menyalurkan bantuan. "Memang karena situasinya darurat, seharusnya ada perangkat pengawasan tanpa harus terjun ke lokasi karena PSBB," ujar Ahmad.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

2 jam lalu

Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

Masuknya PIK 2 dan BSD dalam kelompok 14 proyek strategis nasional (PSN) baru diduga beraroma balas budi.


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

10 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

11 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Polemik Anggaran Bantuan Sosial

1 hari lalu

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan melonjaknya realisasi anggaran bantuan sosial menjadi Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024.


Di Sidang MK, TKN Amin Tuding Jokowi Distribusikan Bansos Untuk Tingkatkan Elektabilitas Prabowo

1 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
Di Sidang MK, TKN Amin Tuding Jokowi Distribusikan Bansos Untuk Tingkatkan Elektabilitas Prabowo

Jokowi disebut fokus mendistribusikan bansos di berbagai daerah dimana suara Prabowo rendah di Pilpres 2014 dan 2019.


Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

1 hari lalu

Menteri PMK Muhadjir Effendy, saat ditemui awak media usai menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) perihal Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

Menko PMK menilai lebih baik pengawasan diperketat, ketimbang Bansos disetop menjelang Pilkada Serentak 2024.


Anies dan Ganjar Dalilkan Politisasi Bansos ke MK, Pakar: Untuk Mengurai Perilaku Kekuasaan

2 hari lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Anies dan Ganjar Dalilkan Politisasi Bansos ke MK, Pakar: Untuk Mengurai Perilaku Kekuasaan

Masalah bansos perlu diuraikan oleh Pemohon sebagai kritik dalam kacamata electoral justice system.


Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial

3 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial

Bambang Soesatyo mengapresiasi pengurus dan anggota komunitas mobil sports Ferrari Indonesia yang mengisi kegiatan di bulan Ramadhan dengan melakukan kegiatan sosial guna membantu sesama.


Bansos Tak Dipegang Kemensos Penuh, Sri Mulyani: Sisanya Dikelola Kementerian Lain

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Bansos Tak Dipegang Kemensos Penuh, Sri Mulyani: Sisanya Dikelola Kementerian Lain

Sri Mulyani membeberkan alasan anggaran bansos dan perlinsos Rp 496,8 triliun ini tak sepenuhnya dipegang oleh Kementerian Sosial.