Bhima menuturkan pemerintah sebaiknya menghentikan total program ini dan ubah total mekanismenya. Jika Covid-19 berakhir, ia menyarankan agar Kartu Prakerja mengintensifkan pelatihan tatap muka, sekolah vokasi, dan memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK).
"BLK jelas materi dan kontennya hasil diskusi dan kerja sama dengan pelaku industri sehingga lulusan memiliki sertifikat yang dipakai untuk kerja. Kalau Kartu Prakerja online ini, 5,6 juta orang mau dikemanakan, pemerintah tidak bisa jawab, industri juga meragukan kompetensi yang dihasilkan," tuturnya.
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menilai tidak perlu ada kecurigaan yang berlebihan terhadap program Kartu Prakerja. "Seharusnya kita memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan yang direncanakan," kata Ace dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 April 2020.
Menurut Ace, pemerintah sudah mengkaji secara mendalam sebelum meluncurkan program tersebut. "Sebagai sesama partai pendukung Pemerintah sebaiknya kita bersatu mengawal program penanganan Covid 19 dan dampaknya yang tertuang dalam Perppu No 1 tahun 2020," tuturnya.