TEMPO.CO, Jakarta - Partai-partai koalisi di pemerintahan tak satu suara terkait program kartu prakerja yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hanya Partai Golkar yang masih menyuarakan untuk mendukung program yang merogoh APBN 2020 hingga Rp 5,6 triliun untuk pelatihan online itu.
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, merupakan sosok yang bertanggung jawab atas program ini.
Dalam rapat kerja Komisi Hukum DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu, misalnya, mayoritas fraksi meminta KPK menelusuri dugaan kongkalikong dalam program tersebut.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menilai wajar jika hampir semua partai koalisi pemerintah berbalik arah dan menentang program ini. Sikap mereka itu, kata dia, berangkat dari tidak adanya keuntungan yang didapat, baik secara politik maupun finansial.
"Jadi karena tak ada untungnya bagi partai-partai tersebut dan secara politik dianggap hanya menguntungkan Golkar, atau dianggap "mainan Golkar", maka partai-partai lain tersebut berbalik arah mengkritik program tersebut," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 4 Mei 2020.
Menurut Ujang, dalam politik dikenal prinsip jika saling menguntungkan maka para politikus akan jalan bersama. "Jika tak menguntungkan maka akan jalan masing-masing," tutur Dosen Politik Universitas Al Azhar Indonesia itu.
