Omnibus Law Cilaka Jokowi: Pengusaha Untung, Buruh Buntung

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) saat menggelar aksi menolak Omnibus Law RUU Cilaka di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.  TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) saat menggelar aksi menolak Omnibus Law RUU Cilaka di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kian santer penolakan buruh terhadap omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka (kini diubah menjadi Cipta Kerja) usulan Presiden Jokowi.

    Kalangan buruh semakin bersemangat ketika rancangan aturan sapu jagat tersebut diserahkan oleh pemerintahan Jokowi kepada DPR. Draf atau rancangan itu pun telah dibuka untuk publik.

    RUU Cilaka dinilai hanya memberi karpet merah kepada pengusaha, tetapi menyudutkan buruh.

    Dalam penyusunan rancangan tadi, pemerintah membentuk tim satgas yang berisikan perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusah Indonesia (Apindo).

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pemerintah tak memikirkan pekerja dalam penyusunan omnibus law ini.

    "Enggak ada otak itu, pemerintah dan pengusaha," kata Iqbal dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, hari ini, Ahad, 16 Februari 2020.

    Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyebut RUU Cipta Kerja ini melenceng dari tujuan awalnya. Yang terjadi, substansinya mengeksploitasi buruh dan sumber daya alam Indonesia.

    "Judulnya saja Cipta Lapangan Kerja, tapi sejatinya tidak untuk membuka lapangan kerja, melainkan investasi dan kepentingan pemodal yang diberikan seluas-luasnya," kata Nining dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu lalu, 15 Februari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.