Manuver Ahok di perusahaan pelat merah ditanggapi baik pula oleh kalangan pakar. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan upaya Ahok memagari mafia dengan transparansi data ini dapat menambal kebocoran-kebocoran migas.
Fahmy menyatakan, secara tidak langsung, akses publik yang dapat mengawasi kebijakan Pertamina dapat berdampak bagi penghematan impor migas. Publik secara kumulatif dapat menyemprit Pertamina bila sewaktu-waktu perusahaan pelat merah itu mengunggah data janggal.
Dengan begitu, kebijakan ini pun digadang-gadang dapat menciptakan good corporate governance atau GCG dan memperbaiki tata-kelola perusahaan yang selama ini terus digaungkan Jokowi dalam masa pemerintahan keduanya. "Saya kira dalam hal ini, GCG jadi fokus. Karena GCG itu menunjukkan keberhasilan negara dalam mengelola (birokrasi). Kalau GCG (tidak jalan), itu menunjukkan (sistem) manajemen lemah, tidak efisien," tuturnya.
Meski demikian, Fahmy menyatakan Ahok masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Salah satunya memastikan bahwa pengambilan keputusan di tubuh perseroan benar-benar memiliki integritas tinggi.
Sebab, menurut dia, transparansi data saja tak cukup untuk membuat tata-kelola perusahaan nihil dari praktik mafia. Karena itu, Ahok dan jajaran komisaris lainnya perlu memastikan bahwa pengawasan manajemen secara internal berjalan optimal. "Pengambil keputusan yang berintegritas itu tidak hanya di level direksi, tapi juga kepala divisi sampai paling bawah," kata Fahmy.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan gebrakan yang dilakukan Ahok sejatinya bukan merupakan ide segar. Di negara-negara maju, transparansi serupa telah digalakkan.
Meski bukan merupakan hal yang anyar, ia yakin kebijakan yang dilakukan Ahok secara tidak langsung akan berdampak baik bagi perusahaan. "Secara konseptual akan berdampak, tapi secara praktik tentu perlu dilihat dalam perkembangannya seperti apa," tuturnya.
Dengan kebijakan itu pula, Komaidi yakin Ahok bisa membentuk sistem pendeteksi kecurangan. Sebagai buntutnya, praktik-praktik lancung di BUMN dapat dicegah.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto sebelumnya menyatakan keberanian dan ide-ide pembaruan yang dimiliki Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan.
"Kalau kita lihat dari bagaimana track record beliau kan selalu berpikir yang baru dan keberanian beliau, saya kira dibutuhkan Pertamina," kata Dwi Soetjipto seusai seusai membuka "Joint Convention Yogyakarta 2019 (JCY 2019)" di Yogyakarta, akhir November 2019 lalu.
Menurut Dwi, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta banyak pembangunan infrastruktur di Jakarta yang berhasil direalisasikan Ahok. Tidak berhenti pada wacana belaka, namun langsung dilakukan. "Saya kira tindakan-tindakan itu yang sangat dibutuhkan supaya membawa Pertamina bisa jaya," kata dia.
Lebih dari itu, Dwi juga yakin kehadiran Ahok dalam manajemen Pertamina akan mampu mempercepat peningkatan produksi BUMN tersebut. Meski masih membutuhkan investasi, SKK Migas memandang Pertamina memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi migas.
BISNIS | ANTARA
