Jurus Ahok Membungkam Mafia Migas di Pertamina

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mendengarkan penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat meninjau ke kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, Sabtu, 21 Desember 2019. ANTARA

    Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mendengarkan penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat meninjau ke kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, Sabtu, 21 Desember 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Lewat akun media sosial Twitter pribadi, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengumumkan adanya perubahan wajah laman PT Pertamina (Persero). Ahok mengatakan website milik perusahaan pelat merah itu kini telah menyediakan data operasional perusahaan yang dapat diakses secara langsung oleh publik.

    Data yang ditampilkan dalam sistem keterbukaan informasi ini beragam. Seluruhnya meliputi pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak atau BBM, gas minyak bumi atau LPG, hingga status kapal.

    "Mulai hari ini, akses informasi operasional PT Pertamina terkait pengadaan crude (minyak mentah), LPG, dan BBM termasuk status kapal charter sudah dapat diakses melalui website resmi perseroan," kata Ahok melalui akun Twitter-nya, @basuki_btp, Rabu, 12 Februari 2020.

    Ahok menautkan tiga laman sekaligus dalam unggahannya. Masing-masing adalah laman utama Pertamina, laman untuk mengakses data importasi, dan laman untuk membuka informasi terkait kapal charter.

    Berdasarkan penelusuran Tempo, pada laman importasi, publik dapat menyelisik enam jenis data. Di antaranya data tentang pengadaan umum, pengadaan minyak mentah dan produk, pengadaan kapal, pengadaan untuk lokasi di daerah, informasi kapal, serta pengadaan impor Pertamina.

    Laman itu juga menampilkan tabel lengkap terkait impor tahun per tahun mulai 2019 beserta resumenya. Misalnya, tertera informasi bahwa pengadaan yang dilakukan dengan incoterm FOB sebesar 74 persen dari total volume, sedangkan CFR sebesar 26 persen dari total volume.

    Sementara itu, di laman depan website tersebut, publik dapat memperoleh informasi-informasi terkini seputar kebijakan Pertamina. Publik pun bisa dengan mudah mengakses aktivitas teranyar yang dilakukan perusahaan minyak negara.

    Dihubungi Tempo, Ahok menjelaskan laman Pertamina ini akan disulap menjadi media transparansi bagi perseroan. "Kami berharap website Pertamina jadi informatif," tuturnya dalam pesan pendek, Kamis, 13 Februari 2002.

    Ahok tak berkenan menjelaskan lebih detail mengenai mekanisme pembukaan data ke publik dan dampak langsungnya terhadap perseroan. Ia memastikan, upaya yang tengah dikerjakannya ini hanya sebatas membantu jajaran direksi untuk mendorong Pertamina menjadi perusahaan yang kian dipercaya publik. "Aku cuma bantu Dirut (Direktur Utama Pertamina)," tuturnya.

    Langkah Ahok membuka data Pertamina kepada masyarakat merupakan sinyal baik dari perseroan yang kini tengah berbenah. Selama ini, perusahaan negara itu acap kali menjadi sorotan lantaran bisnisnya dikerubung mafia migas.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh para mafia migas mencapai Rp 1 triliun per bulan. Pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina pun disinyalir berkaitan dengan pemberantasan mafia migas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.