Tak jarang Jokowi dengan tegas mengancam akan 'menggigit' pihak-pihak yang memberatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah importir minyak dan gas. .
"Hati-hati, kalau sampai mengganggu program B20, B30, dan program untuk mengolah batu bara menjadi produk turunan yang bisa menggantikan impor, awas... Saya pasti akan gigit mereka," tutur Jokowi saat membuka Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019, di Hotel Raffles Jakarta, Kamis 28 November 2019.
Sebelumnya, Jokowi juga sempat mengancam akan 'menggigit' orang-orang yang hendak menghalanginya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi negara. Salah satu persoalannya adalah menghadapi defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.
Padahal, kata Jokowi, kalau kita bisa kita olah batubara, nikel dan berbagai komoditas kita menjadi barang yang punya nilai tambah dan diekspor, maka akan ada perbaikan dalam neraca perdagangan yang selama ini selalu defisit.
"Terutama impor minyak dan gas yang sangat mengganggu neraca kita. Karena masih banyak yang suka impor... Siapa mereka? Ya, yang suka impor itu?" tanya Jokowi. Presiden kemudian mengulangi ancamannya kepada mereka yang menyukai impor minyak dan gas, yang selama ini memberatkan perekonomian.
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga pernah menyebutkan tugas utama Ahok adalah menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan gas (migas). Berbagai cara yang bisa ditempuh misalnya dengan menggunakan energi baru terbarukan (EBT) dan memanfaatkan B30 (atau 30 persen minyak sawit untuk solar).
Ahok juga ditargetkan untuk mengegolkan proyek pengembangan kilang minyak atau Refinery Development Master Plan alias RDMP. Seperti halnya Kilang Cilacap saat ini, kelanjutan proyek itu masih sumir karena kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco yang dimulai empat tahun lalu pun belum ada kepastian.
Sejak ditunjuk sebagai bos Pertamina pada 22 November 2019 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-282/MBU/11/2019, Ahok setidaknya telah melakukan dua gebrakan. Sebelum membuka data operasional perusahaan ke publik, Ahok sudah lebih dulu mencanangkan integrasi data perpajakan Pertamina dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Digitalisasi integrasi data perpajakan ini diwujudkan dengan membuka akses data keuangan Pertamina terkait perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak secara real time. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak dapat meninjau, mengevaluasi, dan memvalidasi pemenuhan kewajiban perpajakan Pertamina sebelum SPT disampaikan.
Gebrakan-gebrakan Ahok direspons positif oleh masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dihujani komentar positif warganet yang mendukungnya mendorong Pertamina lebih transparan.
Salah satunya disampaikan oleh @mielkyadwi. "Hal sprti ini yg di takuti mafia wkwkwk “Transparansi” lanjutkan pak @basuki_btp. bawa @pertamina Mendunia biar gak kalah sm tetangga sbelah," seperti dicuitkan Rabu, 12 Februari 2020.
Hal senada disampaikan oleh @kEishacantiq. "Anda memang extraordinary man pak Ahok, teruslah lakukan yg terbaik demi kemajuan negeri ini, we love you sir.. @basuki_btp," seperti dikutip dari cuitannya di hari yang sama.
