Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Membedah Badan Otorita Ibu Kota Negara, Lembaga Multi Fungsi

image-gnews
Lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik ITCI Hutani Manunggal di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Kementerian LHK menyatakan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk HTI dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah untuk alokasi ibu kota baru. ANTARA
Lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik ITCI Hutani Manunggal di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Kementerian LHK menyatakan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk HTI dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah untuk alokasi ibu kota baru. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sedang mengejar pembentukan badan otorita untuk mengeksekusi pendanaan dan rencana teknis pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, memastikan skenario pembentukannya dimantapkan dalam tiga bulan, agar bisa dikukuhkan tahun depan.

"Dari Oktober kami bahas serius, termasuk penyiapan peraturan presidennya," ucapnya kepada Tempo, Rabu 11 September 2019.

Badan otorita tersebut disiapkan sebagai lembaga multi fungsi dalam pembangunan ibu kota baru yang belakangan ditetapkan berada di lokasi yang mencakup Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam kerangka waktu yang direncanakan Bappenas, badan otoritas dirampung bersamaan dengan rencana induk ibu kota baru.

Di awal pendirian, kata Rudy, badan otorita bakal berfokus mengawal hal teknis, seperti penyusunan struktur dan desain komponen kota, termasuk memastikan ketersediaan sarana prasarana dasar. Tugasnya berkembang menjadi penjaring investasi penyokong calon ibu kota. "Di jangka panjang, mereka jadi pengelola aset pemerintah yang masih di Jakarta."

Saat berkunjung ke kantor Tempo, Selasa lalu, Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyebutkan terdapat potensi penerimaan Rp 660 triliun dari barang milik negara (BMN) di DKI Jakarta, untuk kurun waktu 20 tahun. Dengan demikian, pemerintah tak perlu menerbitkan obligasi. Apalagi, hanya 19 persen kas negara yang akan dipakai dalam rencana besar ini.

"Badan otorita juga ngejar investor, sebagian besar pendanaan diharapkan dari kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)," katanya.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

2 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.


Kepala Badan Otorita Pastikan Tahun Ini Mulai Jalankan Pemdasus IKN, Apa Artinya?

4 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono ketika ditemui dalam acara Nusantara Fair 2024 Grand Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Kepala Badan Otorita Pastikan Tahun Ini Mulai Jalankan Pemdasus IKN, Apa Artinya?

Pemerintah memastikan Badan Otorita IKN Nusantara akan menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus atau Pemdasus.


Status Jakarta sebagai Ibu Kota Disebut Telah Hilang Sejak 15 Februari, Apa Respons Istana?

11 hari lalu

Bundaran Hotel Indonesia. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Status Jakarta sebagai Ibu Kota Disebut Telah Hilang Sejak 15 Februari, Apa Respons Istana?

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara disebut telah habis statusnya pada 15 Februari 2024 lalu. Lantas, apa respons Istana?


Stafsus Jokowi Bilang Jakarta Tetap Ibu Kota Sebelum Terbit Keppres Pindah ke IKN

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Stafsus Jokowi Bilang Jakarta Tetap Ibu Kota Sebelum Terbit Keppres Pindah ke IKN

Staf Khusus Presiden Jokowi dalam Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan Jakarta tetap berstatus Ibu Kota sampai dengan terbitnya surat Keputusan Presiden atau Keppres pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara (IKN).


Mulai Berkantor di IKN Juli Tahun Ini, Jokowi Ingin Indonesia Punya Istana Bukan Peninggalan Kolonial

17 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo menyantap sukun goreng didampingi para menteri di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024). ANTARA.
Mulai Berkantor di IKN Juli Tahun Ini, Jokowi Ingin Indonesia Punya Istana Bukan Peninggalan Kolonial

Presiden Jokowi mengatakan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, pada Juli tahun ini.


BRIN Tawarkan Solusi DKI Jakarta sebagai Kota Global

26 hari lalu

Pejalan kaki melintas di jembatan penyeberangan orang (JPO) tidak beratap di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.  Pencopotan atap JPO tersebut bertujuan agar pejalan kaki tidak hanya menyeberang, tapi juga dapat menikmati pemandangan gedung-gedung pencakar langit di sepanjang kawasan Jalan Jenderal Sudirman. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
BRIN Tawarkan Solusi DKI Jakarta sebagai Kota Global

Satu di antara biang masalah DKI Jakarta sebagai kota besar adalah persoalan sampah. Diperlukan sistem pemantauan gedung di ibu kota.


Ibu Kota Pindah ke IKN, LMAN Sebut Aset di Jakarta Bakal Dimanfaatkan

55 hari lalu

Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Ibu Kota Pindah ke IKN, LMAN Sebut Aset di Jakarta Bakal Dimanfaatkan

Bagaimana nasib aset negara di Jakarta yang akan ditinggalkan seiring pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara?


Tahun Baru 2024, Warga Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah ke IKN: Kalau Ada Masalah, Ya Diperbaiki

1 Januari 2024

Warga menyaksikan pertunjukan water mist saat malam pergantian tahun di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 31 Desember 2023. Pertunjukan 500 drone light, water mist, video mapping 3D, hingga Jakarta Karnaval (Jakarnaval) Malam Muda Mudi Jakarta Global dalam perayaan malam Tahun Baru 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tahun Baru 2024, Warga Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah ke IKN: Kalau Ada Masalah, Ya Diperbaiki

Tempo meminta pendapat beberapa warga Jakarta soal rencana pindah ibu kota ke IKN pada tahun 2024 ini.


Jokowi Sebut Tidak Ada Ibu Kota Negara Lain yang Sehijau IKN Nusantara

20 Desember 2023

Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan di Jalan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa 19 Desember 2023. Jembatan yang dibangun dengan anggaran Provinsi senilai 49 Miliar ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan. TEMPO/Subekti
Jokowi Sebut Tidak Ada Ibu Kota Negara Lain yang Sehijau IKN Nusantara

Jokowi mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi ibu kota terhijau di dunia.