Dia optimis konsep lembaga khusus ini akan melancarkan pemindahan ibu kota. Salah satu rujukan pemerintah adalah peralihan pusat administrasi Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya yang tuntas dalam lima tahun, dari 1996-2001. "Ada otoritas sendiri untuk mengembangkan kota baru, nyatanya bisa cepat."
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, mengharapkan lembaga tersebut dianggotai berbagai kalangan, termasuk calon investor. "Kalau ada perwakilan pengusaha, sudah ada koneksi untuk memikat uang swasta masuk," katanya, kemarin.
Badan otorita pun dianggap bisa mengantisipasi kalangan aparatur sipil yang diam-diam menolak peralihan ibu kota ke Kalimantan. "Selain mengurangi beban kerja semua kementerian, unit itu bisa diisi profesional dan birokrat yang berkomitmen."
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira Adhinegara, justru pesimis kalangan swasta akan tertarik mengerjakan ibu kota baru. Dalam pengerjaan proyek infrastruktur, kata dia, kontribusi swasta tak lebih dari 10 persen. "Karena perizinan, pembebasan lahan, koordinasi tidak berjalan optimal, tak banyak yang bakal tertarik," katanya.