Pemblokiran Internet dan Landainya Aktivitas Ekonomi di Papua

Suasana di depan Hotel Grand Abe, Distrik Abepura, Jayapura saat demo berbuntut rusuh, pecah di kota itu, Kamis, 29 Agustus 2019. Dok. perempuan pegiat HAM Tia Mboeik

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivitas perekonomian di Papua dan Papua Barat ikut melandai seiring dengan berbagai peristiwa di dua provinsi di timur Indonesia itu. Sudah lebih dari sepekan pemerintah memblokir akses internet di sana dengan dalih mencegah penyebaran berita bohong alias hoaks. Di saat yang sama, massa di berbagai wilayah juga menggelar aksi protes kepada pemerintah terkait dengan aksi rasisme kepada masyarakat Papua di Surabaya.

Salah satu sektor yang terdampak adalah bisnis perhotelan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia atau DPD PHRI Papua Syahril berujar sektor yang digelutinya sangat terdampak kebijakan pemerintah tersebut. "Dampaknya besar terhadap hotel," ujar Syahril melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 29 Agustus 2019.

Tempo berhasil menghubungi Syahril melalui layanan pesan singkat non-internet atau sms. Pasalnya, Syahril mengatakan akses internet di sana memang sangat terbatas. Masyarakat hanya bisa tersambung dengan internet bila menggunakan internet berlangganan dan bukan layanan provider biasa. Internet juga masih bisa diakses di hotel-hotel berbintang.

Berdasarkan catatan Syahril, penurunan jumlah pesanan hotel akibat hilangnya akses internet itu bisa mencapai 40 persen dibanding kondisi normal. Penurunan terjadi diduga lantaran para calon pengunjung tidak bisa melakukan pemesanan menggunakan platform online. Ia pun berujar anjloknya tingkat hunian juga disebabkan masih adanya aksi massa, khususnya di Jayapura.

Persoalan perekonomian akibat blokir internet sempat diangkat oleh Direktur Eksekutif South East Asia Freedom of Expression Network atau SAFENet Damar Juniarto melalui akun media sosialnya. Ia mengatakan berbagai layanan masyarakat berbasis online ikut mati seiring dengan diblokirnya internet. Layanan itu misalnya saja Badan Penyedia Jaminan Sosial online hingga ojek online.

Karena itu, Damar pun melayangkan surat somasi kedua serta petisi yang ditandatangani lebih dari 11.000 orang kepada Kementerian Komunikasi dan pada Senin, 26 Agustus. SAFENet memang terus mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara agar membuka blokir internet tersebut. "Kami minta #NyalakanLagi internet di Papua dan Papua Barat agar kegelapan sirna di sana," kata koordinator regional SAFEnet Damar Juniarto dalam keterangan tertulis Selasa, 27 Agustus 2019.






KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

13 jam lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

15 jam lalu

Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2022 kembali mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi KKB Intan Jaya di Mimika.


71 Tewas Saat Perahu Pembawa Migran dari Lebanon Tenggelam

1 hari lalu

71 Tewas Saat Perahu Pembawa Migran dari Lebanon Tenggelam

Perahu pembawa migran tenggelam. Mereka hendak ke Eropa setelah ekonomi Lebanon runtuh.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

1 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

2 hari lalu

OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

TNI membantah klaim OPM soal dua tentara yang tewas ditembak di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kapendam Cendrawasih sebut kabar itu hoaks.


KPK Jadwalkan Pemeriksaan Lukas Enembe Senin, 26 September 2022

2 hari lalu

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Lukas Enembe Senin, 26 September 2022

KPK telah melayangkan surat panggilan kedua untuk Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemeriksaan Lukas akan dilakukan pada pekan depan, 26 September 2022.


Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

3 hari lalu

Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

Empat orang tewas dalam kasus Paniai. Bermula dari cekcok antara anggota TNI dan warga.


Keluarga Korban Kasus Paniai Disebut Menolak Terlibat Proses Persidangan

3 hari lalu

Keluarga Korban Kasus Paniai Disebut Menolak Terlibat Proses Persidangan

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Kasus Paniai 2014 menyatakan keluarga korban ragu persidangan kasus ini akan membawa keadilan.


Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

3 hari lalu

Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

Kasus pencucian uang yang menyeret Gubernur Papua Lukas Enembe menyita perhatian. Bagaimana ketentuannya dalam UU?


KPK Duga Lukas Enembe Punya Penghubung di Singapura

4 hari lalu

KPK Duga Lukas Enembe Punya Penghubung di Singapura

KPK menduga Gubernur Papua Lukas Enembe punya penghubung di Singapura. KPK sudah mengantongi nama penghubung tersebut.