Pemblokiran Internet dan Landainya Aktivitas Ekonomi di Papua

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana di depan Hotel Grand Abe, Distrik Abepura, Jayapura saat demo berbuntut rusuh, pecah di kota itu, Kamis, 29 Agustus 2019. Dok. perempuan pegiat HAM Tia Mboeik

    Suasana di depan Hotel Grand Abe, Distrik Abepura, Jayapura saat demo berbuntut rusuh, pecah di kota itu, Kamis, 29 Agustus 2019. Dok. perempuan pegiat HAM Tia Mboeik

    TEMPO.CO, Jakarta - Aktivitas perekonomian di Papua dan Papua Barat ikut melandai seiring dengan berbagai peristiwa di dua provinsi di timur Indonesia itu. Sudah lebih dari sepekan pemerintah memblokir akses internet di sana dengan dalih mencegah penyebaran berita bohong alias hoaks. Di saat yang sama, massa di berbagai wilayah juga menggelar aksi protes kepada pemerintah terkait dengan aksi rasisme kepada masyarakat Papua di Surabaya.

    Salah satu sektor yang terdampak adalah bisnis perhotelan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia atau DPD PHRI Papua Syahril berujar sektor yang digelutinya sangat terdampak kebijakan pemerintah tersebut. "Dampaknya besar terhadap hotel," ujar Syahril melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 29 Agustus 2019.

    Tempo berhasil menghubungi Syahril melalui layanan pesan singkat non-internet atau sms. Pasalnya, Syahril mengatakan akses internet di sana memang sangat terbatas. Masyarakat hanya bisa tersambung dengan internet bila menggunakan internet berlangganan dan bukan layanan provider biasa. Internet juga masih bisa diakses di hotel-hotel berbintang.

    Berdasarkan catatan Syahril, penurunan jumlah pesanan hotel akibat hilangnya akses internet itu bisa mencapai 40 persen dibanding kondisi normal. Penurunan terjadi diduga lantaran para calon pengunjung tidak bisa melakukan pemesanan menggunakan platform online. Ia pun berujar anjloknya tingkat hunian juga disebabkan masih adanya aksi massa, khususnya di Jayapura.

    Persoalan perekonomian akibat blokir internet sempat diangkat oleh Direktur Eksekutif South East Asia Freedom of Expression Network atau SAFENet Damar Juniarto melalui akun media sosialnya. Ia mengatakan berbagai layanan masyarakat berbasis online ikut mati seiring dengan diblokirnya internet. Layanan itu misalnya saja Badan Penyedia Jaminan Sosial online hingga ojek online.

    Karena itu, Damar pun melayangkan surat somasi kedua serta petisi yang ditandatangani lebih dari 11.000 orang kepada Kementerian Komunikasi dan pada Senin, 26 Agustus. SAFENet memang terus mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara agar membuka blokir internet tersebut. "Kami minta #NyalakanLagi internet di Papua dan Papua Barat agar kegelapan sirna di sana," kata koordinator regional SAFEnet Damar Juniarto dalam keterangan tertulis Selasa, 27 Agustus 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lima Warisan Iptek yang Ditinggalkan BJ Habibie si Mr Crack

    BJ Habibie mewariskan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Warisannya berupa lembaga, industri, dan teori kelas dunia.