Berbeda dengan bisnis perhotelan dan layanan berbasis internet, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan bisnis logistik tidak begitu terdampak kebijakan pemblokiran internet tersebut. Buktinya, volume lalu lintas logistik dalam sepekan ke belakang memang belum beitu tampak. "Trafik belum ada penurunan sih, masih normal dan volume logistik di Papua kan masih sangat kecil," ujar dia. Adapun titik dengan aktivitas logistik terbanyak di Papua antara lain adalah Sorong dan Jayapura.
Di samping itu, Zaldy berujar para pelaku usaha logistik di sana memang sudah terbiasa dengan kondisi internet yang kurang stabil selama ini. Sehingga, mereka pun sudah memiliki rencana cadangan. "Karena dari dulu sudah sering mati hidup internet dan listrik di Papua, jadi sudah biasa," tutur Zaldy.
Walau demikian, ia tidak memungkiri bahwa saat ini bisnis logistik memang sudah banyak bergantung kepada keberadaan akses internet. Selama internet padam, Zaldy mengatakan aktivitas logistik beralih ke metode manual. "Selain menggunakan sambungan telepon biasa, kami menggunakan dokumen hardcopy," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan menerima banyak protes dari kalangan pengusaha terkait pembatasan akses internet di sana. Ia hanya bisa pasrah dengan kebijakan pemerintah pusat ini. "Banyak keluhan. Makanya kami harap semua sisi informasi bisa dibuka," katanya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Lukas menuturkan situasi di Papua pada umumnya sudah kondusif. Jika muncul keributan dari mahasiswa, ia mengklaim aparat di sana sudah biasa menghadapinya.
Presiden Joko Widodo mendengarkan penjelasan Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri) tentang banjir bandang Sentani sebelum menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan pemulihan kawasan cagar alam Pegunungan Cycloop, Danau Sentani dan daerah aliran Sungai Sentani Tami di Jayapura, Papua, Senin 1 April 2019. Nota kesepakatan itu untuk mensinergikan penanganan pemulihan kawasan-kawasan tersebut pasca banjir bandang. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ihwal persoalan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya belum tahu sampai kapan harus membatasi akses internet di Papua. Alasannya hingga kini pihaknya menemukan lebih dari 230 ribu Uniform Resource Locator atau URL yang memviralkan hoaks terkait insiden di Papua. Ia menuturkan hoaks paling banyak ditemui di Twitter. Adapun isinya beraneka rupa. "Ada berita bohong, menghasut, yang paling parah mengadu domba," katanya.
Jika ditelusuri, kata dia, lokasi penyebar konten-konten hoaks ini bermacam-macam, tidak hanya dari Papua. Kami melihatnya di dunia maya. Bahwa itu dari Papua, manapun di seluruh dunia, kami bisa tangkap. Itu 230 ribu lebih," ucapnya. Rudiantara berharap kondisi keamanan di Papua segera kondusif sehingga kementeriannya bisa segera mengembalikan akses internet di sana seperti sedia kala. Ia pun meminta maaf kepada seluruh pihak yang terdampak dari kebijakan ini.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan keputusan memulihkan akses internet di Papua tidak bisa diambil oleh Kementerian Kominfo saja. Sebab, kata Semuel, keputusan untuk mencabut pelambatan dan pemblokiran akses internet menjadi kewenangan institusi keamanan.
